Pemkab Bireuen Selesaikan Pembebasan Tanah "Aneuk Gajah Rhot"

BANDA ACEH - Anggota Komisi IV DPR Aceh dari Fraksi NasDem Ir H. Saifuddin Muhammad mendesak Pemkab Bireuen untuk segera menyelesaikan pembebasan tanah untuk jaringan irigasi Aneuk Gajah Rhot di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Menurut Saifuddin bendungannya sudah selesai dibangun sekitar 6 tahun yang lalu namun hingga saat ini jaringan irigasinya belum dibangun.

"Ini tidak bisa dibiarkan, jaringan irigasi "Aneuk Gajah Rhot" yang bisa diakses dari bendungan ke areal persawahan belum ada, informasi dari masyarakat setempat saat ini bendungan mulai retak, yang kita takutkan bisa terbawa arus," ungkapnya, Sabtu (27/2).

Padahal tambah Saifuddin, untuk pembebasan lahan merupakan kewenangan Pemkab Bireuen namun sampai saat Ini tidak ada inisiatif Pemkab Bireuen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Bagaimana kita selesaikan kalau Pemkab Bireuen tidak membuat perencanaan dan punya inisiatif Dalam menyelesaikannya" timpal Saifuddin.

Sebelumnya, Saifuddin Muhammad juga menggelar pertemuan dengan Keeuchik 11 Gampong di Kecamatan Peudada terkait pembangunan "Irigasi Aneuk Gajah Rhot" pada Sabtu 20 Februari 2016 lalu.

Selain dihadiri 11 Keuchiek dari Tiga Kemukiman di Kecamatan Peudada juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK Bireuen Arif Andepa, Camat setempat dan tokoh masyarakat Peudada lainnya.

"Jadi hasil musyawarah bersama Keuchik, Camat dan tokoh masyarakat setempat hal yang sangat mendesak adalah normalisasi saluran dan pembukaan saluran irigasi aneuk gajah rheot supaya sektor ekonomi bisa ditingkatkan," tegas Saifuddin.

Saifuddin sangat menyanyangkan sikap Pemerintah Bireuen yang tidak peduli Dengan keluhan Masyarakat, Padahal bendungam tersebut sangat bermanfaat bagi Masyarakat setempat.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena Masyarakat setempat mengandalkan perekonomian di sektor pertanian, sedangkan persawahan yang dialiri oleh bendungan irigasi Aneuk Gajah Rhoet seluas 2.186 hektare, jadi selama Ini petani hanya mengandalkan sawah tadah hujan," ungkap Saifuddin.

Saifuddin berharap Pemkab Bireuen terlebih dahulu menyelesaikan pembebasan lahan supaya kedepan bisa dianggarkan untuk pembangunan fisik bendungan.

"Bagaimana kita membangun fisik terlebih dahulu kalau pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemkab Bireuen sampai saat Ini belum diselesaikan," ketus Saifuddin.

Padahal tambahnya, untuk tahun Ini sudah anggarkan  di APBA 2016 sebesar 1,5 Milyar untuk pembebasan lahan, seharusnya Pemkab Bireuen harus melakukan sharing dengan Pemerintah Aceh Dan DPR Aceh yang mewakili Bireuen.

"Namun yang menjadi kendala saat Ini, kita tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut, Ini disebabkan kelalaian Pemkab Bireuen yang tidak membuat perencanaan tersebut," ungkap Politisi NasDem tersebut.

Terkait permasalahan bendungan tersebut, Saifuddin Muhammad juga pernah mengungkapkan disaat penyampaian pandangan akhir Fraksi pada sidang Paripurna pengesahan RAPBA 31 Januari 2016 lalu.

"Betapa sia-sianya uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan bendungan tersebut karena tidak bermanfaat sama sekali,” ujar Saifuddin dihadapan seluruh Anggota DPR Aceh dan SKPA.

Menurutnya, hal itu terjadi karena Pemkab Bireuen tidak membuat perencanaan secara matang dan berintegrasi.

"Saat Ini pembangunan di Bireuen terkesan berdasarkan konsep kepentingan bukan karena kebutuhan Masyarakat, Ini sangat kita sesalkan," pungkas anggota komisi IV yang membidangi infrastruktur DPR Aceh tersebut. [Red]