Lembaga Penanggulangan Bencana Harus Diperkuat

BANDA ACEH – Sarana operasional untuk penanggulangan kondisi darurat penting menjadi perhatian semua pihak, sebab kondisi topografi Aceh yang sangat beragam. Untuk mendukung langkah tersebut, penguatan terhadap lembaga penanggulangan bencana dan kondisi darurat, seperti Badan SAR mutlak harus terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya pada seremonial peresmian pengoperasian Kapal Negara (KN) SAR Krisna 232, di pelabuhan Ulhee Lheue, (Jum'at, 12/2/2016).

“Penguatan itu tidak hanya sebatas peningkatan kapasitas dan keterampilan personilnya, tapi juga  dalam hal koordinasi, kerjasama dan tentu saja harus pula melengkapi sarana dan prasarana operasional," tambah pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.

Oleh karena itu, Doto Zaini sangat mengapresiasi kehadiran Kapal Negara Krisna 232 yang akan membantu operasional Badan SAR Banda Aceh. Penambahan armada ini diharapkan akan menambah daya dan kinerja pelayanan SAR Banda Aceh.

"Atas nama rakyat dan Pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pusat Badan SAR Nasional yang telah memfasilitasi kehadiran Kapal ini di Aceh. Terima kasihg pula kepada Kepala BASARNAS, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo. Semoga kehadiran Bapak semakin memperkuat semangat dan motivasi Tim SAR  Banda Aceh dalam menjalankan misi kemanusiaan," ujar Gubernur.

Penanggulangan Bencana Prioritas Pemerintah Aceh

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Doto Zaini itu menjelaskan tentang pentingnya optimalisasi kinerja penanggulangan bencana di Aceh, mengingat daerah berjuluk Serambi Mekah ini tergolong dalam kawasan yang rawan bencana.

“Itu sebabnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017, masalah kebencanaan dan lingkungan hidup menjadi satu dari 10 program prioritas yang dijalankan Pemerintah Aceh bersama berbagai elemen masyarakat lainnya,” ujar Gubernur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 223, juga  mewajibkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan isu-isu sosial kemasyarakatan.

"Selain di darat, bencana di laut juga harus kita antisipasi mengingat ada ribuan masyarakat Aceh yang tinggal di pinggir pantai dan sehari-hari menjalankan aktivitas di laut," tegas Doto Zaini.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan data Kantor SAR Banda Aceh, untuk tahun 2015 saja setidaknya ada 124 peristiwa musibah yang terjadi di Aceh, diantaranya nelayan hilang, banjir bandang, pohon tumbang, mobil jatuh ke jurang, angin ribut, korban tenggelam, dan lain sebagainya.

"Untuk korban tenggelam berjumlah 41 kasus, nelayan hilang sebanyak 7 kasus, boat mati mesin 8 kasus, dan boat terbalik 2 kasus. Dengan kondisi ini bisa dipahami kalau laut menjadi area yang relatif banyak terjadi kasus darurat. Tidak jarang tim SAR Aceh harus beroperasi di laut dalam menangani masalah-masalah darurat," tambah Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur sangat mengapresiasi kehadiran Kapal Negara SAR Kresna 232 ini. Kehadiran kapal ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan operasional tim SAR di Aceh. Apalagi spesifikasi KN SAR 232 telah dirancang sedemikian rupa sehingga ideal digunakan di kawasan kepulauan dengan laut yang luas seperti Aceh.

"Kita berharap kehadiran kapal ini mendorong Badan SAR Aceh semakin meningkatkan kinerjanya sehingga tugas menangani kondisi darurat di wilayah laut Aceh dapat dilakukan dengan cepat. Mudah-mudahan koordinasi dan kerjasama ini dapat lebih kita tingkatkan di masa depan," pungkas Gubernur Aceh.

Kabasarnas: KN Kresna Perkuat Armada SAR Banda Aceh

Sementara itu, Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, dalam sambutannya singkatnya pada peresmian dan penyerahan Kapal KN Kresna 232 kepada Badan SAR Aceh, menyatakan bahwa kapal tersebut merupakan satu dari lima kapal terbaru milik SAR Nasional.

“Hingga saat ini, Basarnas memiliki 75 unit Kapal SAR, dan KN Krisna 232 merupakan salah satu dari lima Kapal terbaru milik SAR yang akan membantu memperkuat armada SAR Banda Aceh dalam operasi penyelamatan di laut,” terang Soelistyo.

Soelistyo juga berjanji akan menyerahkan bantuan speed boad kepada SAR Banda Aceh untuk memperlancar evakuasi korban bencana banjir yang kerap terjadi di Aceh. “Tambahan Perahu Speed Boat ini akan kita kirim dalam dua minggu, sesuai dengan permintaan pak Gubernur.”

Empat Unsur Penanggulangan Bencana

Dalam kesempatan tersebut Soelistyo juga menjelaskan mengenai empat unsur penting yang harus terus diperkuat agar penanggulangan bencana dapat di atasi dengan baik. Empat unsur tersebut adalah, Basarnas, Pemerintah Daerah melalui BPBA,  TNI/POLRI dan relawan-relawan yang dibentuk oleh komunitas masyarakat.

“Basarnas tidak mungkin bekerja sendiri, oleh karena itu, sangat penting keempat unsur ini untuk bekerja secara bersama-sama guna menangani berbagai pewrsoalan kebencanaan yang terjadi di lapangan,” ujar Soelistyo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Basarnas didampingi Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Aceh juga menyerahkan 100 pelampung kepada perwakilan nelayan Aceh yang diterima oleh perwakilan nelayan Ulee Lheue.

Kegiatan yang ditandai dengan prosesi Peusijuek kepada Kapten KN Krisna 232, Kapten Supriyadi oleh Ketua Majelis Adat Aceh tersebut turut dihadiri oleh Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, perwakilan Unsur Forkorpimda Aceh, Kepala Kantor SAR Banda Aceh.

Sekilas tentang KN Krisna 232

Kapal KN SAR Kresna 232 dilengkapi dengan sejumlah peralatan modern. Kapal ini dapat berfungsi lebih maksimal dalam aksi kemanusiaan. Beberapa perlengkapan cangih tersebut diantaranya forward infra red untuk mendeteksi permukaan pada malam hari, radar untuk mengetahui kapal berbeda dan jaraknya, serta pendeteksi benda bawah air.

Selain itu, kapal yang memiliki panjang 40,98 meter dan lebar 8 meter dan berkonstruksi aluminium ini berkecepatan maksimal hingga 30 knots. Kehadiran kapal ini diharapkan mempersingkat waktu saat melakukan evakuasi.

Selain meresmikan pengoperasian KN Krisna 232, Kepala Badan SAR Nasional juga membuka Rapat Koordinasi SAR Daerah serta pembentukan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) dan kegiatan SAR Goes To School. [rls/red]