-->

Kata Mahasiswa Soal Pemekaran Aceh

09 Februari, 2016, 22.04 WIB Last Updated 2016-02-09T15:04:55Z
IST
BANDA ACEH - Ketua Lembaga Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Abulyatama (LPS FH UNAYA) Handika Rizmajar menantang anggota DPR-RI, DPD-RI asal Aceh untuk memberikan bukti terhadap pembentukan Provinsi ALABAS.

Menurutnya, pasca duek pakat (musyawarah_red) mahasiswa yang berlangsung di lapangan Teuku Umar pada hari Minggu (7/2) kemarin ini menimbulkan polemik dan tanda tanya besar dari kalangan elit bahkan dari kalangan masyarakat Aceh.

“ALA-ABAS itu hanya kepentingan politik, menurut pandangan saya  persoalan mekar atau tidak mekar Aceh menjadi 3 wilayah atau 2 wilayah itu tergantung keputusan pusat yang dibahas langsung oleh komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri,” katanya melalui siaran pers yang diterima lintasatjeh.com, Selasa (9/2/2016).

Untuk itu, dirinya hari ini meminta bukti tertulis kepada petinggi yang telah mendeklarasikan ALABAS, jangan hanya mengatasnamakan rakyat serta memberikan harapan palsu kepada masyarakat yang sudah sepenuhnya mendukung.

Disamping itu juga ia meminta kepada para pihak jangan asal mengatasnamakan sejarah Aceh saja. Dari dulu hingga kini Aceh itu tetap satu tidak terpisah bahkan para pahlawan terdahulu memperjuangkan Aceh ini tetap menjadi satu tidak terpisah atau terpecah belah.

Dia menambahkan, Aceh dari dulu hingga kini dikenal dunia tetap tidak ada dua atau pun tiga,jangan mengutak-atik sejarah Aceh. Dari zaman kerajaan terdahulu Aceh dikenal di mata dunia itu satu tidak terpecah belah. Jadi dalam hal ini jangan terus menggembar-gembor isu-isu mengenai sejarah Aceh demi kepentingan atau pun konsusmsi politik semata untuk ALA-ABAS.

Selain itu juga dia meminta Mendagri dan ketua Komisi II DPR RI untuk bicara menjawab kegelisahan masyarakat ALABAS.

“Saya meminta kepada Mendagri dan Ketua Komisi II DPR RI untuk langsung angkat bicara dan memperlihatkan bukti kalau ALABAS akan terbentuk, jangan selalu isu ini jadi komsumsi politik dan alat politik para petinggi ALABAS untuk menghancurkan nilai-nilai perdamaian yang terdapat di dalam MoU Helsinki dan UUPA,” tutupnya. [Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini