 |
| IST |
JAKARTA - DPR Fahri Hamzah menagih janji Presiden Joko Widodo
untuk membangun kawasan Indonesia timur. Menurut dia, proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung saat ini sama sekali tidak mencerminkan janji tersebut.
"Indonesia
timur agak terluka dengan proyek kereta cepat ini. Ada penyimpangan substantif
dari cita-cita kesejahteraan sejak awal," kata Fahri saat menjadi keynote
speech dalam diskusi publik, Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung,
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016)
"Saya
meminta Jokowi agar insaf dan kembali ke cita-citanya," kata Fahri.
Menurut
Fahri, daerah di kawasan Indonesia timur saat ini masih sangat minim
infrastruktur. Masih banyak jalan yang rusak, sungai yang tidak memiliki
jembatan, dan sarana transportasi umum yang minim.
Sementara
itu, Jakarta-Bandung, kata dia, sudah memiliki infrastruktur yang baik. Sarana
transportasinya juga lengkap, mulai bus dan travel yang bisa melalui jalan tol,
kereta api biasa, hingga pesawat terbang.
"Kalau
mau membangun transportasi kereta api, fokuslah ke proyek kereta api di
Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua," ucap politisi Partai Keadilan
Sejahtera ini.
Fahri
membantah jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah murni bisnis.
Sebab, proyek ini akan dibangun dengan melibatkan badan usaha milik negara.
"Terlebih
dalam APBN 2015 terdapat penyertaan modal negara dalam BUMN yang nilainya lebih
dari Rp 60 Triliun. Jumlah ini secara kasatmata adalah berasal dari APBN, dari
pajak rakyat, dan mengandung amanah rakyat," ucapnya.
Proyek
kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan
China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN
Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).
Kedua
perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China
(KCIC).
Lantaran
pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN untuk membiayai proyek
tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan
75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.
Proyek
KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs
Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018
dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang. [Kompas]
