BANDA ACEH – Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi Pemerintah Aceh. Hal itu dikatakan
Ketua Komisi D DPRD – DIY, Yusrizal. “Kami sangat memberi apresiasi. Selama kunjungan
kerja ke daerah, ini salah satu yang kita nilai sangat bagus,” ujar Yusrizal saat
berkunjung bersama anggota Komisi D serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs. Sulistyo, SH.CN.M.Si, Selasa (23/2).
Yusrizal mengatakan, kunjungan para eksekutif dan legislatif tersebut untuk
saling berbagi pengalaman dalam berbagai penanganan di dua provinsi istimewa ini.
“Kita ingin berbagi dengan eksekutif dan SKPD tentang pelaksanaan regulasi dan peraturan-peraturan
daerah, baik terkait kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Intinya kita ingin
berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Yusrizal, Ketua Komisi D DRPD-DIY. "Kita
ingin berguru kepada yang pandai, belajar kepada yang pintar.”
Pertemuan dan diskusi tersebut dipandu oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari
SE, M.Si. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh tersebut, hadir
perwakilan SKPA, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala BP3A, BPA, pihak
PMPM, Dinas Sosial , Pihak BKKBN Aceh, dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Provinsi Aceh.
Azhari menjelaskan, kunjungan kerja dari DPRD Yogyakarta tersebut merupakan
sebuah kehormatan bagi Pemerintah Aceh. Di samping untuk memperkuat silaturrahmi
antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah DIY, kunjungan itu bisa mempererat hubungan
kedua daerah yang diistimewakan ini. “Kita sebelumnya dari Pemerintah Aceh dan Wali
Naggroe juga telah mengunjungi dan berjumpa dengan gubernur Yogyakarta yang juga
seorang sultan,” kata Azhari.
Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan Yogyakarta menanyakan sejumlah pertanyaan,
yang di antaranya terkait penanggulangan bencana, kesehatan, KB, keberlangsungan
PNPM dan pengelolaan dana desa, serta kewenangan Wali Nanggroe. Aceh dianggap sukses
dalam beberapa bidang seperti program PNPM dan penanggulangan bencana, pascatsunami
2004 silam.
Terkait hal itu, dijelaskan bahwa ada program BPG (Bantuan Peumakmu Gampong) yang sejak 2009 dicanangkan di Aceh. Hal
itu membuat semua desa di Aceh, yang jumlahnya 6474 desa mendapatkan dana segar
Rp. 50 juta. Dari dana itu semua desa mempunyai kegiatan untuk pemajuan desa.
Sementara untuk penanggulangan bencana, Aceh punya qanun yang mengatur hal
itu. Amrullah, Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menjelaskan,
pihaknya sering melakukan stimulasi kebencanaan, untuk mengajarkan antisipasi bencana
sejak dini kepada masyarakat. “Kita juga membangun banyak jalur evakuasi,
escape building dan kita punya beberapa alat pendeteksi tsunami,” papar Amrullah.
Semua itu dilakukan karena Aceh pernah terkena musibah tsunami. “Kita belajar dari
tsunami dan Yogya juga pernah mengalaminya,” ujar Amrullah.
Pada penanganan kesehatan,
Aceh dianggap sukses dengan program JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) yang dimulai
sejak tahun 2008. Pengobatan semua penduduk, oleh Pemerintah Aceh dijamin,
alias gratis. Aceh juga menyediakan pesawat darurat – bekerjasama dengan perusahaan
penerbangan – untuk menangani pasien daerah terpencil. [Rls]
