AMPR: Kami Tidak Setuju Pemekaran ALABAS!

IST

LHOKSUKON – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR), tidak setuju dengan isu pemekaran Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS) yang belakangan semakin panas disuarakan.

Hal itu disampaikan Koordinator AMPR, Fakhrurrazi, Selasa (16/2).

Dikatakannya, pemekaran bukanlah solusi atas ketimpangan pembangunan di Aceh saat ini seperti yang disuarakan oleh sejumlah pihak untuk memuluskan pemekaran.

“Kami tidak setuju pemekaran ALABAS!," tegasnya.

Menurutnya, bila dilihat selama ini Pemerintah Aceh tidak adil dalam pembangunan khususnya ALA-ABAS, itu kata siapa, jangan-jangan ini hanya kepentingan personal saja untuk pemekaran, karena mengingat Pilkada 2017 yang akan segera dipentaskan, nah justru hari ini Pemerintah Pemprov selalu mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan bahkan diprioritaskan ALA-ABAS, dia pun meminta semua pihak datang ke lapangan.

Kalaupun memang masih terjadi tidak merata, seharusnya bukan pemekaran yang dilakukan, yang harus dituntut adalah pemerataan pembangunan, bukan pemekaran. Karena pemekaran juga bukan solusi akhir yang harus diperjuangkan. Bila Pemerintah Aceh bersikap kurang adil dalam pembangunan di wilayah barat selatan dan tengah Aceh, baik dalam bentuk infrastruktur, kesejahteraan dan ekonomi, tuntut Pemerintah Aceh untuk berlaku adil dalam pembangunan. Dia meminta pihak-pihak untuk mendatangi Gubernur Aceh, sampaikan keluhan dan tuntutan, bukan malah pemekaran.

“Bagi kami pemekaran yang diisukan tetap tidak setuju. Seharusnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari ALA-ABAS bila menginginkan pembangunan dan kesejahteraan adalah mendatangi Pemerintah Aceh, sampaikan apa yang ingin disampaikan, minta apa yang ingin diminta,” ujarnya.

Pemerintah Aceh juga harus membuka diri dengan tuntutan untuk melakukan pembangunan yang merata ke selurush penjuru Aceh. Apalagi secara anggaran hari ini Aceh sangat mendukung untuk itu.

Pemerintah Aceh harus pintar untuk meredam tuntutan pemekaran, jalankan apa yang mereka minta. Bangun infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya di wilayah itu, kembangkan ekonomi wilayah. Menurutnya, barat selatan Aceh itu sangat dekat dengan Banda Aceh, anggaran yang dimiliki Aceh mampu untuk menunjang hal itu.

Disamping itu, Pemerintah Aceh juga harus merangkul tokoh-tokoh dari wilayah tersebut, seperti mengangkat sebagai pejabat SKPA atau lainnya. Ini perlu dilakukan untuk mereda ketimpangan. Dengan demikian pembangunan diwilayah tersebut juga lebih cepat terealisasi karena punya tokoh yang tau cara-cara membangun wilayahnya. [pin]