IST |
BANDA ACEH - HPP-SHaF Kota Subulussalam–Banda
Aceh sebagai induk organisasi Mahasiswa penyampai aspirasi dalam wadah
organisasi pengawal dan mitra kerja dari pemerintah dan masyarakat mengapresiasi
menegur secara tegas kepada DPRK kota Subulussalam.
Menurut
Kabid Humas HPP-SHaF, Julioner Antoni Marpaung, dalam siaran persnya, Minggu (28/2) mengatakan secara umum memandang
anggaran dana belanja hibah kepada mahasiswa kota Subulussalam penuh
dengan intrik kongkalikong yang dimainkan para elit yang mementingkan kebutuhan
pribadi dan mengabaikan suara masyarakat kecil di tanah Sadakata.
Hal
ini kami dasari, lanjutnya, daripada banyaknya temuan kajian diantaranya, data
belanja tidak langsung (belanja hibah) kepada mahasiswa menyebutkan anggaran
belanja daerah mencapai Rp 1,92 miliar, sementara dari total anggaran
sebesar itu teradapat temuan data anggaran bantuan beasiswa yang tidak
tepat sasaran dan diindikasi cara para elit DPRK kota Subulussalam dan Pemko Subulussalam
untuk membagi-bagikan uang anggaran untuk memperkaya diri.
Lebih
lanjut dia mengatakan, hasil rapat mahasiswa dan MPD kota Susbulussalam di
bulan 12, bahwasanya Pemko kota Subulussalam melalui MPD
meminta kepada pihak DPRK dan Dinas Pendidikan untuk membentuk komisi beasiswa
kota Subulussalam, namun keputusan dan hasil rapat itu tidak digubris dan
dilaksanakan pihak DPRK kota Subulussalam malah membagikan dana sesuka hati
kepada sanak famili mereka
Beberapa
pengamat menilai dana belanja hibah untuk mahasiswa sarat dengan kepentingan
elit dan berindikasi adanya penyelewangan anggaran dengan modus bantuan mahasiswa.
Memperhatikan
poin-poin di atas, katanya, dengan ini mahasiswa HPP-ShaF kota Subulussalam Banda
Aceh menegaskan sikap sebagai berikut:
HPP-SHaF
menolak dan meminta agar Pemko melalui dinas PPKKD kota subulussalam
menahan segala bentuk pencairan dana bantuan Beasiswa kota subulussalam
bersumberkan dari hasil keputusan sidang dana belanja hibah bantuan kepada mahasiswa.
HPP-SHaF
mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain untuk
saling bersinergi menekan pemerintah kota Subulussalam dan DPRK kota Subulussalam
agar mengindahkan suara mahasiswa yang mendapatkan imbas atas nama bantuan mahasiswa
yang salah digunakan untuk kepentingan elit memperkaya diri mereka.
HPP-SHaF
menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa perantaun dari Kota Subulussalam agar
menggelar aksi penekanan terhadap pihak DPRK dan pejabat Pemko yang hari ini terlalu
senang dengan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan anggaran dana hibah.
HPP-SHaF
meminta kepada Pihak Pemko dan DPRK kota subulussalam memperjelas arah dana beasiswa
mahasisa Kota Subulussalam secara tepat sasaran dengan diskusi publik bersama (bermusyawarah
dengan seluruh elemen pembangun pendidikan) kota Subulussalam.
HPP-SHaF
meminta Dinas BPK Provinsi Aceh untuk turun langsung mengawasi anggaran belanja
dana hibah pemerintah Kota Subulussalam.
"Dengan
ini kami mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap ini agar dapat diindahkan
semua elemen pembangunan pendidikan Kota Subulussalam," tutupnya. [Red]