 |
| IST |
JAKARTA - Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra
menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dihantui persoalan koordinasi
antarmenteri atau pembantunya. Tak sedikit peristiwa di awal 2016 yang
menunjukan ketidaksinkronan sehingga mengganggu wibawa pemerintah.
"Contohnya,
pagi hari pak Darmin Nasution (Menko Koordinator
Bidang Perekonomian,red) akan melaksanakan cukai BBM (bahan bakar minyak,red)
yang Rp 200 dan Rp 300 itu. Tapi sorenya Pak Jokowi mengatakan enggak
jadi," kata Yusril di sela-sela diskusi Refleksi Perjalanan Politik Kaum
Muslimin di Indonesia yang digelar Partai Bulan Bintang (PBB), di Jakarta,
Sabtu (9/1).
Menurutnya,
ketidakjelasan koordinasi yang diperlihatkan paramenteri membingungkan
masyarakat. Perbedaan-perbadaan yang terjadi secara terang-terangan tentu
mengancam wibawa pemerintah di mata publik.
"Kalau
sering terjadi perbedaan seperti itu, bisa menghilangkan kewibawaan pemerintah.
Kewibawaan pemerintah itu kan juga harus dijaga," jelasnya.
Yusril
tidak mau masuk terlalu jauh dalam isu reshuffle yang dirinya sadari sepenuhnya
merupakan hak prerogatif Presiden. Dia hanya berharap penunjukan menteri
dilakukan secara cermat dengan memerhatikan latar belakang kemampuan orang yang
dipilih.
"Jika
memang dirasakan perlu merubah susunan kabinet, ya rubah. Kalau merasa tidak
perlu ya tidak. Semuanya kita serahkan kepada kebijakan presiden,"
ujarnya. [Suara Pembaruan]
