Dalam
aksinya mereka menuntut Pemerintah Aceh untuk menghidupkan ekonomi rakyat
melalui komuditi unggulan yang ada di Aceh untuk diekspor, kemudian mempermudah
para impor ekspor, menindaklanjuti pelayanan buruk pelabuhan dan mendesak
instansi terkait terhadap mafia Pelabuhan Krueng Geukuh.
Selanjutnya
menuntut Bupati Aceh Utara bersedia dalam waktu dekat memenggil pihak Bea
Cukai, DPRK, Pelindo, Cendikiawan, pelaku ekspor/impor dan mahasiswa untuk
membicarakan permasalahan Pelabuhan Krueng Geukuh, serta meminta transparansi dana
pengembangan pelabuhan.
AMPR
juga meminta kepada Bea Cukai bersedia transparansi mengenai pendapatan biaya
bongkar muat kepada semua importir, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam
mengambii kebijakan. Dan memberdayakan usahawan di Aceh.
Meminta
disparitas harga yang berfluktuasi, mencari pelaku usaha potensial untuk
melakukan kegiatan ekspor di Pelabuhan. Melakukan pembenahan regulasi dan
mekanisme operasional pelabuhan. Juga sarana dan prasarana pelabuhan sebagai
penunjang kegiatan ekspor.
Selain
itu DPRK Aceh Utara harus bersedia dan berkomitmen mengawasi kegiatan pelabuhan
Krueng Geukuh demi terhindarnya permainan oleh kelompok tertentu, yang dapat
merugikan ekenomi masyarakat Aceh.
"Pemerintah
Aceh dan pusat harus bersinergi dalan membangun pelabuhan sesuai dengan
Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)," tegas Koordinator Lapangan, Fakhrur
Razi, sembari meneriakkan yel-yel.
Amatan
di lokasi, aksi mahasiswa tersebut kemudian diterima oleh Asisten II Sekdakab
Aceh Utara Drs. Abdul Aziz, SH.,MH. Ia mengatakan untuk kegiatan ekport di
Pelabuhan Krueng Geukuh baru diresmikan oleh Pemkab Aceh Utara.
Dengan
adanya tuntutan mahasiswa, dirinya selaku bawahan akan menyampaikan tuntunan
tersebut ke pimpinan, sehingga pimpinanlah yang dapat memutuskannya.
Selanjutnya
perwakilan Bupati Aceh Utara melalui Asisten II Sekdakab Aceh Utara
menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pihak mahasiswa.
Seusai
melakukan aksi di Kantor Bupati Aceh Utara, sekira pukul 11.30 WIB mahasiswa melanjutkan
aksinya dengan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai Cabang Lhokseumawe, yang
berada di Jl. Iskandar Muda Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe.
Di
kantor Bea Cukai, mahasiswa diterima oleh Kepala Bea Cukai Haris. Di hadapan
mahasiswa pihaknya akan tetap mendukung tuntutan mahasiswa, demi kemajuan
pelabuhan Krueng Geukuh.
Menurutnya,
selama ini pihak Bea Cukai selalu berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal
mengembangkan pelabuhan Krueng Geukuh, agar importir bersedia dan mau melakukan
kegiatan di Pelabuhan tersebut.
Dengan
adanya tuntutan mahasiswa ini, pihak Bea Cukai akan kordinasikan lagi dengan
pihak terkait, "dan nantinya kami akan mengajak adek-adek mahasiswa untuk
duduk bersama untuk membicarakan permasalahan terkait Pelabuhan Krueng Geukuh."
Jika
para mahasiswa mengatakan adanya permainan di Pelabuhan Krueng Geukuh yang
melibatkan pihak Bea Cukai, kata Haris, selaku pimpinan Bea Cukai Lhokseumawe
membantah hal tersebut, dan jika mahasiswa mau mengecek kebenarannya, Haris
mempersilahkan mahasiswa untuk mengecek langsung, karena selama ini pihaknya
selalu Transparan, baik dalam hal apapun di setiap kegiatan yang ada di
Pelabuhan.
"Saya
harapkan kita bisa bersama-sama membangun dan mengembangkan Pelabuhan Krueng
Geukuh, agar kedepannya kegiatan di Pelabuhan dapat seperti kegiatan yang ada
di Pelabuhan Belawan, Medan-Sumut," katanya.
Selain
menandatangi perjanjian di kantor Bupati, mahasiswa juga membuat perjanjian
dengan Kepala Bea Cukai.
Dalam
kesempatan itu mahasiswa memberikan waktu sampai pada tanggal 30 Januari 2016
agar pihak-pihak terkait duduk bersama untuk membahas tuntutan mahasiswa. Nantinya
pada tanggal tersebut mahasiswa akan datang kembali, dengan tujuan untuk
mendengarkan hasil dan kesimpulan dalam menyelesaikan tuntutan mahasiswa.
Aksi
unjuk rasa selesai pukul 13.30 WIB berjalan aman dan lancar, dengan pengawalan
dari pihak Polres Lhokseumawe. [Rajali]
