IST |
Kalangan militer akan memasuki kekuasaan keduanya setelah
2014 lalu mengkudeta pemerintah sipil pimpinan Perdana Menteri Yingluck
Shinawatra. Kudeta itu sebabkan isu korupsi dan nepotisme.
Dalam sebuah siaran televisi yang disiarkan langsung, Rabu
(23/12/2015), junta militer mengatakan akan menyerahkan kekuasaan ke sipil pada
Juli 2017. Nantinya akan digelar pemilihan umum, meski itu terus gagal.
Pimpinan Junta Militer, Prayuth mengatakan junta akan
menyelesaikan masa reformasi.
"Kami telah satu tahun dan enam bulan tersisa mulai
Januari 2016 sampai Juli 2017," katanya.
"Kita sedang memasuki fase dua sekarang."
Catatan Reuters, selama dipegang Junta Militer, perekonomian
Thailand tergantung dengan ekspor. Di sisi lain pembangunan masih anjlok,
bahkan rendah di Asia Tenggara.
Kepemimpinan pemerintahan Junta sangat militeristik dan
'keras'. Kebebasan pendapat dibungkam dan banyak orang ditangkap karena
mengkritik pemerintah dan raja. Ini semua dikritik PBB dan negara barat dengan
alasan melanggar HAM. [Reuters/suara]