Sekjen Humanika, Sya'roni. IST |
JAKARTA - Pansus
Pelindo II sudah merekomendasikan pencopotan Rini Soemarno sebagai Menteri
BUMN. Pihak Istana juga sedang mempertimbangkan rekomendasi tersebut.
Kalau seandainya Presiden Jokowi jadi melaksanakan
rekomendasi tersebut, yakni memecat Rini Soemarno dari Menteri BUMN, diharapkan
penggantinya tetap dari kalangan profesional.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat
Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni, dalam siaran persnya,
Selasa (22/12).
Menurut Sya’roni, sangat riskan menyerahkan posisi Menteri
BUMN kepada kalangan parpol. Bisa dipastikan, BUMN hanya akan menjadi bancakan
dan sapi perah saja. Dan prinsip-prinsip profesionalisme dipastikan akan
dilanggar demi memperbanyak setoran ke partai politik.
Jika itu yang terjadi, maka akibat berikutnya adalah
manajemen BUMN menjadi amburadul, kehilangan daya kompetitifnya dan tidak
menutup kemungkinan banyak BUMN yang akhirnya merugi. Kalau itu yang terjadi,
maka rakyat juga yang harus menanggungnya melalui suntikan dana APBN.
Untuk kementerian ini, kalangan profesional masih lebih
pantas untuk memimpinnya dibandingkan figur dari parpol. Meskipun intervensi
parpol sulit sekali dihilangkan, setidaknya di bawah kepemimpinan kalangan
profesional, intervensi itu bisa diminamilisir. Dan kementerian BUMN tidak
menjadi "milik" parpol tertentu. [red]