 |
| Ilustrasi demo mahasiswa.(Dok:LA) |
BANDA ACEH - Ikatan
Mahasiswa dan Pelajar Samadua (IMPS) kabupaten Aceh Selatan menilai kinerja
dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Aceh Selatan sangat menyedihkan dan
terkesan jalan ditempat.
Demikian disampaikan ketua umum IMPS, Hariyadi,
A. Md, kepada lintasatjeh.com, Kamis (12/11/2015).
Terbukti, dia melanjutkan, tidak adanya program real dinas tersebut dalam pengembangan wisata
di bumi pala. Sungguh sangat memprihatinkan dimana potensi wisata Aceh Selatan
cukup luar biasa namun tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Padahal jika
pemerintah optimal maka sector pariwisata ini menjadi peluang besar dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD Aceh Selatan, sayangnya selama
ini dikelola secara tidak tepat bahkan cenderung tidak dihiraukan oleh
pemerintah.
Berdasarkan
peraturan gubernur nomor 70 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka
menengah provinsi Aceh tahun 2012-2017, disebutkan bahwa wilayah selatan Aceh
tersebut menjadi wilayah pembangunan sector agrowisata. Jadi, ini peluang yang
mestinya disadari oleh pemerintah Aceh Selatan untuk mengembangkan sector
pertanian dan pariwisata.
Begitupula
halnya jika kita lihat pembagian zona di Aceh Selatan berdasarkan RPJM Aceh Selatan
tahun 2013-2018, dimana zona pengembangan wisata di Aceh Selatan tersebut
titiknya di kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan.
Dia pun mempertanyakan apakah kepala
dinas terkait tidak memahami itu, kita juga tidak mengerti, namun realita yang
terjadi jangankan untuk melakukan pengembangan lokasi objek wisata yang baru,
wisata yang sudah berkembang seperti Kolam Aroya, Air Dingin dan Wisata
Panjupian saja terkesan tidak terkelola dengan baik.
Yang sangat
menyedihkan, yang menonjol di luar itu, justeru terkait musibah yang menelan korban jiwa di wisata Tapak yang seakan menjadi bencana
musiman. Padahal seharusnya hal sedemikian rupa bisa diantisipasi jika
manajemen dan tata kelola objek wisata oleh pemerintah optimal.
Belum lagi
kondisi pelayanan birokrasi di instansi terkait yang cenderung lamlo (lambat
loading) dan sarat mempersulit, menjadi presentatif masih tidak beresnya
birokrasi di era pemerintahan SAKA (T.Sama Indra
dan Kamarsyah). Jika pelayanan birokrasinya masih mengecewakan public, maka masyarakat
akan menilai bahwa reformasi birokrasi ala pemerintahan saka itu tak lebih dari
apel pagi dan apel sore, sementara perbaikan pelayanannya masih nihil.
"Kita tidak tahu, apakah selama ini
Bupati hanya mendapatkan laporan asal Bapak senang (ABS) dari kepala dinas
terkait. Wallahu Alam," ujarnya.
Menurutnya, kondisi yang
lebih memprihatinkan adanya informasi miris bahwa kepala Dinas terkait tidak
mengetahui dan melakukan komunikasi dengan komisi mana di DPRK Aceh Selatan
yang merupakan rekan dengar pendapatnya, padahal di dalam
RPJM pemerintah Aceh Selatan tahun 2013-2018 jelas termaktub point bahwa
pemerintah Aceh Selatan akan melakukan komunikasi secara intensif dengan
legislative.
"Tapi kenapa ada dinas yang
pertanyakan komisi mana mitranya di DPRK, sungguh memalukan. Jika benar adanya
ini pelecehan dari dinas kepada DPRK sebagai wakil rakyat, ayo pak dewan jangan
diam saja," tandasnya.
Agar kondisi
seperti ini tidak menjadi boomerang bagi pemerintahan SAKA dimata masyarakat,
maka sudah seharusnya Bupati harus
bertindak tegas. Evaluasi segera kinerja dinas pariwisata, pemuda dan
Olahraga Aceh Selatan, copot saja jika
tidak becus dalam menjalankan tugas.
"Jangan sampai masyarakat menilai,
karena kepala dinas tersebut sekampung dengan Bupati, meskipun tidak becus juga
tidak masalah, apa kata dunia. Jika ini yang terjadi di Aceh Selatan, mau
dibawa kemana negeri pala ini, maka Aceh Selatan akan terus ketelatan," pungkasnya.[Red]
