 |
| IST |
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Pemerintah lewat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
membatalkan penonaktifan 243 perguruan tinggi di Indonesia.
"Saya
minta ini agar dibatalkan," kata Ketua Umum DPP PAN, Prof Didik J Rachbini
saat jumpa pers, di Ruang Fraksi PAN, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta
(Jumat, 2/10).
Menurutnya,
Kemenristekdikti tidak bisa seenaknya main 'berangus' ratusan kampus sebelum
duduk bersama dengan Komisi X DPR RI dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis).
Didik
pun bisa menjamin, Kemenristekdikti pimpinan Muhammad Nasir itu tidak melakukan
validasi dengan menyambangi 243 kampus itu sebelum melakukan penonaktifan.
Jelas
Didik, Indonesia saat ini masih minim perguruan tinggi, dan pembangunan kampus
itu sangat sulit. Untuk itu, kata dia, Kemenristekdikti tidak bisa main tutup
seenaknya. Apalagi lanjut dia, kampus-kampus yang ditutup itu adalah produk
Pemerintah yang jelas-jelas memiliki izin dari instansi pemerintah.
"Saya
melihat semangatnya (Kemenristekdikti) ini adalah menghukum dan membabat habis,
ini tidak bisa. Menurut saya Menristekdikti itu adalah seorang pengasuh
seoarang ibu yang harus membina, bukan membabat habis. Kalau ada yang kurang,
misalnya kurang dosen mereka tambahin dong," papar Ketua Yayasan
Paramadina itu.
Didik
menambahkan, jika ada kampus yang melanggar aturan seperti mengeluarkan ijazah
palsu, memang harus dipidana. Namun, tidak tepat jika main 'berangus' banyak
kampus. Nah, kalau bangunannya minim dan dosennnya sedikit, itu bukan 'dosa'.
Justru, itu yang harus dibenahi pemerintah.
"Ini
saya tidak tahu apa motif penonaktifan 243 kampus itu. Misalnya, saya dapat
laporan, salah satu yang dituaup adalah Universitas Alkhairaat Palu. Padahal
kampus itu bagus dan mentereng," tukasnya. [rmol]
