 |
| Muhammad Khaidir |
BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat Pusat Analisis Kajian dan
Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh menilai satu tahun pemerintahan Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi) hanya umbar janji.
"Kami
menilai banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum mampu direalisasikannya seperti
janji tahun ini yang akan membangun jalan Tol trans Sumatera sejak April
mendatang yang dimulai dari Provinsi Lampung dan juga dari Aceh," kata Direktur
Pusat Lembaga Pakar Aceh, Muhammad Khaidir, SH, kepada lintasatjeh.com, Selasa
(20/10/2015).
Selain
itu, Jokowi juga berjanji pada tahun 2015
ini juga akan menambah Run Way (Landasan Pacu) sejumlah bandara di sejumlah
kabupaten/kota di Aceh.
Janji
itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan sebelum meresmikan pembangunan
bendungan Keureutoe di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara
bulan Maret yang lalu.
Kemudian,
Khaidir menambahkan, pelebaran bandara Run Way (Bandara Malikussalah Aceh
Utara), dari 1.600 meter jadi 2.400 meter supaya bisa masuk pesawat terbang. Dalam
janji Jokowi juga menyebutkan, pelebaran Bandara Maimun Saleh Kota Sabang,
Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, lalu landasan Pacu Bandara Cut Ali Aceh
Tenggara.
Sedangkan
jalan tol, akan dimulai dari Lampung dan Aceh. Untuk dari barat, dari Aceh juga
dimulai, sehingga nanti bisa bertemu sambungannya di tengah. Selanjutnya janji membangun
rel kereta api dari Lhokseumawe-Bireuen sampai ke Meulaboh dalam tahun ini
2015.
"Namun
tinggal dua bulan akhir tahun ini belum ada gambaran apapun," ujar Khaidir,
putra Peureulak, Aceh Timur.
Dalam
janjinya Jokowi juga akan membangun pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) yang
bisa menghasilkan sampai 6 mega watt. Anggaran yang digelontorkan ke Aceh Rp
1,7 triliun untuk membangun bendungan ini. Ditambah Belum lagi menyelesiakan
poin-poin MoU Helsinki dan merealisasikan Undang-undang nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh.
Untuk
itu, Pakar Aceh menegaskan kepada Jokowi untuk menyelesaikan terlebih dulu beberapa
turunan UUPA dan poin-poin MoU Helsinki. Sebab, poin-poin tersebut menurutnya dapat
memberikan kesejahteraan dan kedaulatan Aceh dalam bingkai NKRI.
"Kami
mendesak pemerintah pusat di bawah pemerintahan Jokowi-JK agar mengutamakan dan
merealisasikan turunan UUPA dan MoU Helsinki," tegas Khaidir.[Pin]
