 |
| IST |
ACEH TAMIANG - Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh mengecam penipuan
terhadap konsumen oleh oknum kasir mini market Indomaret di kawasan Kantor
Bupati Aceh Tamiang. Tindakan itu jelas merupakan tindak pidana yang bukan saja
membuat ketidaknyamanan bagi pihak konsumen, tapi telah merugikan konsomen
secara materi.
"Kita
minta penegak hukum untuk mengusut kejahatan ini," tegas ketua Forum
Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin, melalui siaran persnya kepada
lintasatjeh.com, Sabtu (10/10/2015).
Selain
itu, Nasruddin juga menghimbau kepada pihak-pihak yang berwenang di kabupaten
itu khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya, agar dapat melakukan evaluasi
atas menjamurnya Indomaret. Sebab, dirinya menduga kuat bahwa peritel waralaba
milik salah satu perusahan anak cabang Salim Group tersebut belum mengantongi
izin operasional, yakni berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
Menurut
Nasruddin, selama ini banyak kejadian di beberapa daerah di Indonesia, bahwa
kehadiran Indomaret sering tidak mempedulikan tentang regulasi dan norma
peraturan perundangan. Modusnya ialah buka dulu walaupun belum mendapatka izin
operasional IUTM, lalu sosialisasi dilakukan sendiri secara door to door dan
bergerilya ke warga sekitar.
Hal
juga menurut FPRM patut dipertanyakan yakni saat membuka cabang baru, apakah
pihak Indomaret ada melakukan musyawarah dengan para warga pemilik warung/toko
kios usaha sejenis yang telah berdiri sebelumnya. Dan sudahkah Indomaret
mendapat persetujuan atau tidak keberatan dari para pemilik kios tradisional
disekitar lokasi toko minimarket Indomaret berada?
"Jika
seandainya Indomaret sudah beroperasi sebelum mendapatkan izin IUTM, maka Pemkab
Aceh Tamiang, melalui Satpol PP wajib membuat surat teguran agar Indomaret menutup dulu usahanya, sampai izin itu
didapatkan," terang Nasruddin.
Dia
menambahkan, jika surat teguran yang sudah dilayangkan, tidak juga dihiraukan,
maka sudah dapat dipastikan bahwa Indomaret berani meremehkan pemerintah dan
melecehkan regulasi serta nekad beroperasi secara ilegal.
"Bila
memang itu yang terjadi, pihak pemerintah tinggal tepuk dada tanya selera. Mau
menjadi pemerintah yang cemen, tidak berani untuk mengambil sikap tegas atau
mau menjadi pemerintah yang berwibawa?," tutupnya.[zf]
