BANDA ACEH - Solidaritas untuk
Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) menilai kinerja kepala dinas sosial Aceh
sangat memprihatinkan. Padahal dinas ini merupakan salah satu dinas yang harus
optimal karena berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat, jika tidak
maksimal maka akan berdampak langsung kepada kondisi sosial rakyat Aceh.
Ironisnya, hingga saat ini serapan
anggaran pada dinas sosial Aceh masih sangat rendah. Dirinya juga menilai hal ini
dikarenakan oleh kabid diganti secara suka-suka dan terkesan nepotisme, tanpa
melihat proposional dan profesional serta tingkat kelayakan. Selain itu, faktor lainnya indikasi adanya
oknum luar yang mempengaruhi kebijakan kepala dinas sehingga berdampak kepada
kebijakan kepala dinas ditentukan oleh orang lain. Jika kebijakan dipengaruhi
oleh kepentingan oknum, secara otomatis kepentingan rakyat diabaikan.
Demikian disampaikan Manajer
Humas SuRaDT,
Al-Qudri, dalam keterangan press yang diterima
lintasatjeh.com, Kamis (3/9/2015).
Sekarang ini, lanjut dia, Pemerintah Aceh
masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, seperti:
kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kerasingan/keterpencilan,
korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Jika
pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat terabaikan, dan dinas kinerja dinas
sosial Aceh diam saja, maka tak dapat di elakkan jika kondisi ini dibiarkan
begitu saja konflik sosial dikalangan masyarakat Aceh akan mengancam. Padahal
anggaran otsus Aceh 2027 akan berakhir, tetapi hal ini tidak dimanfaat secara
optimal untuk rakyat Aceh.
Belum lagi jika
kita lihat masih sangat banyak anak terlantar di Aceh, pekerja anak yang masih
tinggi, kondisi masyarakat adat di daerah terpencil yang masih memprihatinkan
dan kurang diperhatikan, bahkan penanganan kebencanaan juga selama ini terkesan
lambat. Jelas ini, tupoksi kerja dinas sosial Aceh.
Melihat kondisi itu, maka
kami mendesak agar Gubernur segera lakukan evaluasi, demi menyelamatkan nasib
rakyat Aceh. Kalau tidak siap memperhatikan kondisi rakyat Aceh, ganti saja
pimpinan instasi tersebut agar rakyat tidak terus dirugikan.[red]
