IST |
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo
meminta berbagai pihak tak perlu menyalahkan Bank Indonesia atas keterpurukan
rupiah. Menurut dia, pelemahan rupiah juga adalah tanggung jawab Presiden Joko
Widodo.
"Itu
(menyalahkan BI) sama saja seperti 'buruk muka, cermin dibelah'. Karena
anjloknya rupiah lebih kepada faktor lemahnya pemerintahan dan
ketidakmampuan serta tidak solidnya kabinet kerja," kata Bambang dalam
keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2015).
Bambang
khawatir kalau krisis ekonomi ini tidak lekas diatasi akan berubah jadi krisis
kepercayaan dan krisis politik yang bisa membahayakan pemerintahan Jokowi-JK.
Bambang mencontohkan gaya politik bagi-bagi jabatan direksi atau komisaris BUMN
kepada para pedukung pilpres dan orang-orang kritis pada posisi strategis,
namun tidak tepat, yang dilakukan Presiden Jokowi .
Menurut
dia, dilansir dari kompas.com, hal ini bisa menumpulkan pengawasan masyarakat
terhadap jalannya pemerintahan. "Tanpa disadari cara bagi-bagi jabatan itu
akan merugikan pemerintah sendiri, karena krisis ekonomi akan makin
bertambah parah karena BUMN yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi
dipimpin oleh orang yang tidak tepat," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Belum
lagi, lanjut dia, disharmoni anggota kabinetnya seperti dibiarkan hingga
membuat investor takut. Disharmoni di kabinet membentuk persepsi negatif
terhadap pemerintah yang bisa memperburuk keadaan sebelum akhirnya berpotensi
membuat pemerintahan ini tumbang sendiri.
"Depresiasi
rupiah yang berkelanjutan saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian
global, tetapi penyebab utamanya justru bersumber dari istana khususnya
disharmoni di tubuh Kabinet Kerja. Ketelanjangan disharmoni di Kabinet Kerja
menurunkan tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan pasar uang kepada
pemerintah," ujarnya.
Untuk
membalikan persepsi negatif itu, Bambang pun menyarankan agar Presiden dan
Kabinet Kerja pun harus satu suara, satu sikap dan seragam dalam data. Jangan
lagi ada menteri yang bicara menurut versi dan data yang berbeda.
Sebelumnya,
Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey menolak jika Presiden Joko Widodo
disalahkan atas terus melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Dia
menilai, Bank Indonesia-lah yang paling bertanggung jawab atas melemahnya nilai
tukar rupiah.
Hal
serupa juga diungkapkan oleh Ketua bidang Perekonomian DPP PDI-P Hendrawan
Supratikno. Hendrawan menilai Jokowi sebagai Presiden hanya mengurus kebijakan
fiskal. Adapun urusan kurs dan moneter adalah tanggung jawab BI.[red]