LHOKSUKON - Lembaga Acheh Future menilai kemajuan pembangunan Aceh
saat ini tersandung oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Realisasi
anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) di setiap dinas yang sangat
lambat dalam penyerapan anggaran itu sangat memprihatinkan dan bukan masalah
baru bagi pembangunan Aceh.
"Bagaimana
tidak, waktu yang sangat riskan menuju akhir tahun anggaran, tapi serapan
anggarannya setiap dinas masih dalam angka 50 persen," demikian kata Ketua
Acheh Future, Razali Yusuf melalui Koordinator Hanafiah, kepada
lintasatjeh.com, Selasa (15/9/2015).
Menurut
dia, realisasi ini dinilai sangat lamban. Bayangkan saja, hingga sekarang masih
ada beberapa dinas yang yang serapan anggarannya masih di bawah 25 persen. Kata
dia, persentase yang sangat kecil mengingat tahun anggarannya sudah hampir
habis sejak disahkannya anggaran oleh DPRA bulan Februari lalu.
Dia
menyebutkan, berdasarkan sumber dari situs P2K APBA milik pemerintah Aceh, Dinas
Pengairan Aceh 19,7 persen, Dinas Bina Marga aceh 20,2, Dinas Cipta Karya Aceh
20,4, Dinas Kesehatan Hewan 21,3, Dinas Koperasi dan UKM 21,9, dan Dinas
pendidikan 22,6.
Acheh
Future meminta SKPA dalam hal ini harus bertanggung jawab, dan DPRA selaku yang
mengesahkan anggaran kiranya juga memantau kemajuan pembangunan. Jangan hanya
lewat lisan dan perkataan, tapi dengan tindakan dan pemantauan ke setiap proyek
dan kinerja SKPA yang menggunakan anggaran APBA, karena ini masalah sangat
krusial dalam pembangunan dan kepentingan publik.
Bilapun
hal ini tidak digenjot secepatnya, ucap Hanafiah, maka ini akan jadi masalah serius
bagi pembangunan dan merugikan masyarakat Aceh.
"Bek
sampee dikheun lee masyarakat "matee koen lakoe rugoe koen atra" ke
pemerintah yang konon lagi pembangunan Aceh adalah prioritas.
SKPA
seharusnya punya program kerja masing-masing untuk mengantisipasi hal seperti
ini terjadi. Jangan seperti pepatah Aceh yang menyatakan "beurangkat kapai
baroe pula lada" (kapal mau berangkat baru menanam merica atau lada)
Begitu juga dengan masalah penggunaan anggaran di Aceh hari ini, saat tahun
anggaran sudah kepepet baru sibuk dan tergopoh-gopoh dalam realisasi anggarannya.
Sementara
DPRA nya sibuk dengan ultimatum dan statemennya, dan SKPA nya juga harus
mengejar keterlambatan dalam realisasi anggaran nya.
"Masak
merealisasikan anggaran saja tidak becus, ini sangat memalukan dan miris sekali
bagi masyarakat Aceh khususnya. Karena hanya realisasi anggaran gaji pegawai
dan pejabat yang tidak lambat dalam realisasinya, dan realisasi anggaran untuk
pembangunan masih sangat lambat," pungkasnya.[rls]
