JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memuji sikap Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek DPR. Menurut Ruhut, sikap Presiden yang menginginkan kajian lebih dalam mengenai proyek tersebut sudah sangat tepat.
"Presiden lolos dari jebakan batman. Untungnya waspada dia," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Ruhut menilai, rencana penandatanganan prasasti itu sebagai jebakan karena biasanya peresmian suatu bangunan dilakukan oleh Presiden setelah pengerjaan selesai. Namun hingga saat ini saja, kata dia, belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan tujuh proyek.
Meski begitu, pada rangkaian sidang tahunan DPR pada 14 Agustus lalu, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya meminta Jokowi untuk menandatangani prasasti tujuh proyek itu. Prasasti juga sudah disiapkan di Museum DPR, yang menjadi salah satu tempat yang akan dibangun ulang.
"Akhirnya kita (DPR) yang malu karena ditolak Pak Jokowi," ujar Ruhut.
Ruhut menilai, Anggota DPR saat ini memang membutuhkan tambahan gedung. Sebab, ruang kerja yang ada saat ini terlalu kecil dan sudah tidak memadai untuk kerja anggota Dewan dan 7 stafnya. Namun, dia tidak setuju jika proyek ini diloloskan dengan cara-cara yang tidak pantas.
"Baik-baik saja sama pemerintah, Pak Jokowi jangan dikasih 'jebakan batman' begitu," ucap Ruhut.
Presiden sebelumnyamenolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.
Tujuh proyek yang akan dibangun DPR, yakni pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ketika kita merancang sesutu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tau ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU Rp 1,6 triliun," kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno saat dihubungi.[kompas]
