"Rakyat Bener Meriah Tidak Mau Bupati Koruptor"

BENER MERIAH - Puluhan masa dari sejumlah Lembaga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Bener Meriah menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK setempat, Rabu (5/8/2015).

Aksi tersebut digelar untuk menuntut Bupati Bener Meriah, Ir. Ruslan Abdul Gani segera di nonaktifkan pasca ditetapkannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi.

Munawir, yang bertindak sebagai korlap aksi menyebutkan, para masa yang tergabung dalam aliansi ini masing-masing dari LSM Cempege Institute, LSM GEMA BM (Gerakan mahasiswa bener meriah), HIMAGA (Himpunan mahasiswa gayo) Lhokseumawe - Aceh Utara, HIMABEM (Himpunan mahasiswa bener meriah), dan GMNI (Gerakan mahasiswa nasional indonesia).

Pihaknya meminta dengan segera prangkat Daerah terutama DPRK Bener Meriah untuk memohon klarifikasi dan upaya kepada KPK dan Menteri Dalam Negeri untuk kasus tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami juga meminta DPRK dengan segera mempersiapkan diri untk melakukan sidang istimewa untuk melakukakan pemberhentian Bupati yang bersangkutan,” ucapnya.

Selain itu meminta DPRK agar dapat melakukan pansus terhadap perjalanan Dinas Kepala Daerah selama ini karena bupati sering tidak berada di Kabupaten tersebut dengan dugaan berpergian menggunakan uang daerah tanpa kepentingan dinas.

Disela-sela itu, Ketua DPRK Bener Meriah, Guntrayadi. SP bersama sembilan orang anggotanya  akhirnya (PDIP) menemui pengunjuk rasa. Pihak DPRK kemudian membicarakan persoalan itu didalam ruangan sidang DPRK dengan perwakilan unjuk rasa.

Dalam hal itu, pihak DPRK pada prinsipnya setuju dengan tuntutan para tuntutan masa dengan catatan harus menunggu keputusan KPK. Apabila sudah ada keputusan dan telah di tetapkan Bupati sebagai terdakwa, maka DPRK akan segera melaksanakan sidang istimewa.

“Kami prinsipnya tidak ada merasa keberatan dengan tuntutan yang disampaikan para aliansi masyarakat peduli Bener Meriah ini. Kami akan menyampaikan kepada Gubernur dan Mendagri serta menyurati KPK dan Kami siap menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi dan kita tetap mengacu kepada Etika,” kata Ketua DPRK, Guntrayadi.

Setelah bertemu dengan pihak DPRK dalam melakukan audiensi tersebut, para massa membubarkan diri dan terima dengan apa yang disampaikan pihak DPRK.[chairul]