JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan
pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis
Indonesia (PKI). Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan
pemberontakan di Indonesia.
"Maaf,
kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang
memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal
TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf," kata
Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media massa di kantornya, Jakarta, Rabu
(19/8).
"Sama
saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar
saja," cetus mantan Kasad ini.
Menurutnya,
pemerintah tak akan maju jika selalu mengurusi masa lalu yang tak akan bisa
diselesaikan. Oleh sebab itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk
bangsa.
"Sudahlah,
lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta
ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Kita sudah
membangun jangan dikotori seperti itu. Yang sudah-sudah, jadi pelajaran bagi
kita," kata dia.
Lebih
jauh, dia akan menyampaikan ide gagasan pemerintah tak perlu minta maaf kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal pemerintah tak pernah menaruh dendam
kepada korban-korban PKI.
"Ini
memberontak, membunuh, masak meminta kita minta maaf. Sudahlah, kita salaman,
kita bekerja untuk negara kita. Jadi masih meninggalkan dendam. Kalau orang
beragama, bagi bapak kita, kita adalah orang yang paling disayangi. Kalau dia
salah, maaf itu cukup," tegas dia.
Dia
mencontohkan bagaimana sikap seorang anak yang biarpun orang tuanya melakukan
kesalahan terhadap dirinya, namun tetap tidak menyimpan dendam, dan memaafkan.
Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orang tuanya.
"Jadi
keularga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus
berpikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah
kita," katanya.[Merdeka]
