Fadli Zon: Pemerintah Masih Memecah Belah Partai Politik

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan seluruh isi pidato yang disampaikan di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Tahunan hari ini, Jumat (14/8). Menurut Fadli, masih ada kesenjangan antara kata-kata dengan tindakan, termasuk mengenai perbuatan memecah belah partai politik.

Fadli menilai, imbauan persatuan yang disampaikan Jokowi pada pidatonya belum terealisasi sampai sekarang. Perpecahan beberapa partai politik menjadi indikator yang digunakan Fadli untuk mengeluarkan penilaian tersebut.

"Jangan antara kata dan tindakan itu ada kesenjangan. Antara kata-kata yang mengimbau baik tapi nyatanya kita masih lihat pemerintah misalnya memecah belah partai politik," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Selain mengkritisi persatuan yang belum tercapai antara partai politik dan pemerintah, Fadli menilai pemerintah masih sering menganggap mudah masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini.

Politisi Gerindra itu mendesak Jokowi untuk tidak selalu menyajikan janji manis di bidang ekonomi tanpa tindakan nyata.

"Lihat saja, katanya optimis pertumbuhan ekonomi 7 persen. Bagaimana caranya bisa 7 persen? Optimis September ekonomi akan mroket pertumbuhannya, bagaimana caranya? Kita angan disajikan dengan impian-impian kosong," katanya.

Jokowi sebelumnya mengungkapkan lima masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah dalam sidang tahunan. Untuk dapat menghadapi hal tersebut, presiden meminta semua pihak bersatu dan mengurangi gesekan antar lembaga maupun partai politik sehingga pemerintah bisa fokus memperbaiki ekonomi.

Apresiasi Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan apresiasi terhadap pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi karena memberikan gambaran secara objektif. Salah satu poin yang digarisbawahi dalam pidato kenegaraan presiden adalah kondisi riil masyarakat yang sedang tidak sehat.

Selain itu disebutkan terjadi penurunan sistem nilai dasar kultur kebudayaan sebagai bangsa. “Spirit kebangsaan dalam HUT ke 70 RI jelas di sana terjadi demoralisasi, interaksi sosial tidak sehat, kearifan itu tidak ada lagi," kata Paloh di Gedung DPR.

Paloh menyebutkan, ada penghormatan nilai yang dikesampingkan sehingga dia mengevaluasi perlu dilakukan gerakan perubahan pada bangsa ini.

Mengenai perombakan kabinet yang baru saja dilaksanakan, Paloh menyebut hal itu adalah hak presiden dan dia berharap agak para menteri yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan baik.[cnnindonesia]