JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) tidak mau masuk ke ranah mengintervensi Presiden Jokowi terkait kabar reshuffle kabinet, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk mempertahankan atau mengganti menterinya.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, Minggu (9/8). Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan soal ketidaksiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensubsidi keterbatasan APBN sehingga membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk.
Menteri BUMN Rini Soemarno selama ini dinilai terlalu banyak bermain politik yang membuat BUMN tidak fokus pada kerjanya dan justru terseret pada permainan politik terutama dalam menggalang relawan. Rini pun dinilai banyak kalangan layak direshuffle dari kabinet.
"Saya tak mau menjawab soal itu," katanya.
Menurut mantan Sekjen DPP PAN ini, urusan itu sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Selaku atasan dari para menteri, Jokowi yang menilai apakah menterinya dipertahankan atau tidak.
"Pak Jokowi tentunya memiliki penilaian sendiri terkait para pembantu-pembantunya. Jika memang menurut penilaiannya ada menteri yang harus diganti atau dipertahankan, maka itu sepenuhnya menjadi keputusan Pak Jokowi sendiri. DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya.
DPR, Taufik menambahkan pada intinya menginginkan agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil. Kalau reshuffle memang diperlukan agar program bisa berjalan, pihaknya mempersilahkan kepada Presiden Jokowi.
Sementara itu beredar kabar di kalangan wartawan bahwa Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet akhir pekan ini. Langkah ini kabarnya akan dilakukan untuk menghindari serangan-serangan dalam sidang tahunan MPR nanti dari parlemen.
Selama ini kalangan dewan sendiri sering mengungkapkan kekecewaan pada para pembantu Jokowi. Bahkan tidak kurang kader-kader PDIP mendorong beberapa nama seperti Rini Soemarno untuk segera direshulfle.
Masyarakat sendiri saat ini mengalami kehidupan ekonomi yang berat. Karena banyak kebijakan pemerintahan saat ini terutama di bidang ekonomi membuat kehidupan rakyat semakin berat dengan naiknya harga BBM, gas, listrik dan kebutuhan pokok. Bahkan tidak kurang pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai para menteri ekonomi saat ini justru seperti sedang membuat kehidupan rakyat yang sudah susah bertambah susah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang seperti terstruktur, sistematis dan masif.
"Kebijakan pemerintahan saat ini semuanya tidak ada satupun yang pro rakyat. Hidup dan beban kehidupan rakyat makin susah karena kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, gas, listrik. Selain itu APBN pun tidak terserap dan mandek dan nilai rupiah yang terus merosot. Ini kan semua membuat susah rakyat secara terstruktur sistematis dan masif," tandasnya. [rmol]
