LHOKSUKON - Pembagian rumah bantuan dhuafa untuk masyarakat
miskin di Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam hal ini masyarakat meminta agar Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib
segera mengevaluasi kinerja dinas tersebut.
"Karena
kita lihat sejauh ini penyaluran rumah bantuan di dinas itu memang tidak tepat
sasaran. Maksudnya, realisasi rumah itu tidak dilakukan sesuai prosedur, siapa
yang punya kaki di dalam maka dialah yang lebih dulu mendapat rumah. Sementara
yang tidak punya hubungan dengan orang dinas maka jangan harap apa-apa,"
begitu disampaikan salah seorang warga Tanah Jambo Aye, Jamaluddin (29).
Dikatakan
dia, banyak sekali masyarakat miskin yang telah bertahan-tahun mengajukan
proposal ke dinas itu yang hingga saat ini belum terealisasi rumah dikarenakan
tidak mengenal orang dinas, sehingga proposal permohonan bantuan rumah di dinas
tersebut sudah menumpuk.
"Kita
berharap dinas tidak pilih kasih dalam merealisasikan bantuan rumah. Dinas
harus melihat dan mengkaji kembali siapa-siapa yang sebenarnya layak menerima
bantuan tersebut," tambahnya lagi.
Hal
tersebut menurutnya bukan lagi rahasia umum yang memang perlu ditutupi. Karena
sudah jelas-jelas terlihat ada permainan dalam proses penyaluran bantuan rumah
itu.
Salah
seorang tokoh masyarakat Aceh Utara Zulkarnaen (50), juga mengatakan hal yang
sama. "Kalau kita lihat memang sudah bersih lagi pekerjaan orang dinas
Cipta Karya Utara. Dalam hal ini, Bupati Aceh Utara harus segera mengevaluasi
kinerja dinas itu agar kedepannya masyarakat yang layak menerima bantuan tidak
diabaikan dinas," kata Zulkarnaen saat ditemui wartawan, Senin
(20/07/2015).
Beberapa
waktu lalu, media ini sempat menanyakan persoalan itu pada Kepala bidang
perumahan, Dinas Cipta Karya Aceh Utara, Yusuf. Dalam hal tersebut, pihaknya
juga mengakui bahwa jumlah proposal masyarakat di Dinas itu mencapai ribuan
berkas yang belum terealisasikan hingga saat ini.
Ketua
Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf dalam hal ini mengingatkan dinas Cipta Karya
untuk bekerja secara netral dalam menampung proposal sebelum pihaknya melakukan
audit kasus tersebut.
"Sebelum
kita audit besar-besaran, kita ingatkan dulu. Karena sejauh ini kita sudah
menerima laporan masyarakat yang negatif dalam persoalan itu. Jadi sekali lagi
kita harapkan dinas harus bekerja sesuai prosedur," pinta Razali Yusuf. [pin]