JAKARTA - Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan
Hamengkubuwono X meminta Presiden Joko Widodo menolak tawaran pemerintah China
untuk mengaitkan Poros Maritim Dunia (Indonesia) dengan Jalur Sutra Maritim
China.
"Jalur Sutra
Maritim dari China itu merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain,
karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia
menjadi konsumen produk China untuk selama-lamanya," kata Sri Sultan HB X,
di Surabaya, Senin (11/5/2015).
Saat menjadi
pembicara pada Seminar Nasional TNI AL 2015 bertajuk Tantangan dan Peluang
Pembangunan 5 Pilar Poros Maritim Dunia, dalam rangka Hari Pendidikan TNI AL,
di Grha Samudera Bumimoro, Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL, Surabaya, ia
mengatakan, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memang menjadi incaran China,
Australia, dan Singapura.
"Jalur Sutra
Maritim dari China itu merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain,
karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia
menjadi konsumen produk China untuk selama-lamanya".
"Kalau kita
menutup ALKI untuk memperkuat jalur logistik di dalam negeri guna mendukung
Poros Maritim Dunia itu, maka perdagangan ketiga negara itu ke kawasan Asia
Pasifik akan tertutup pula, karena itu mereka menawarkan kerja sama," kata
dia, yang berbicara dari sisi Budaya Maritim itu.
Namun, tawaran kerja
sama dengan China dalam Jalur Sutra Maritim itu bisa membuat bangsa Indonesia
menjadi konsumen bagi produk-produk mereka. "Cermati juga Australia yang
ingin Papua Merdeka, padahal itu bukan untuk Papua, tapi untuk membuka jalur
ekonominya," katanya.
Oleh karena itu, ia
menilai pendidikan dan kepemimpinan serta diplomasi yang fokus pada kelautan
dan kemaritiman itu penting untuk mendorong budaya kemaritiman. "Kelautan
itu terkait sumberdaya laut, sedang kemaritiman itu terkait pertahanan, karena
itu harus dipadukan," katanya.
Seminar nasional yang
dibuka Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, itu juga menampilkan
pembicara lain yakni Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio (Pilar Pertahanan
Maritim), Ir Sarwono Kusumaatmadja (Pilar SDM), Ir Harun Al Rasyid Lubis MSc,
(Pilar Insfrastruktur Maritim), dan Dr Arif Havas Oegroseno (Pilar Diplomasi
Maritim).
"Ya, China
memang melakukan agresi seperti di Laut China Selatan. Tapi kita jangan
menghadapi secara fisik, kita harus mengedepankan diplomasi, seperti keputusan
dunia tentang Indonesia sebagai negara kepulauan itu bukan hasil perjuangan
fisik dengan darah, melainkan diplomasi. Tunjukkan Indonesia cinta damai,"
kata Sarwono.
Selain itu, Sarwono
juga meminta pemerintah Indonesia fokus pada wisata bahari, karena program
unggulan itu akan mampu meningkatkan komitmen pada kelautan, perikanan,
sumberdaya manusia kemaritiman, dan sebagainya.
Sementara itu, Supandi
dalam sambutan pembukaan menegaskan SDM yang menjadi pegiat kemaritiman di
Indonesia perlu ditingkatkan kualitasnya, karena jumlahnya saat ini masih hanya
satu persen dari jumlah penduduk yang ada.
"Sensus pada
2010 membuktikan penduduk Indonesia berjumlah 230 juta orang dan SDM
kemaritiman saat itu hanya 2,3 juta atau 1%, termasuk TNI AL di dalamnya yang
berjumlah 70.000 orang," katanya dalam seminar sehari yang dihadiri
sekitar 300 peserta dari rektor, akademisi, mahasiswa, serta instansi sipil dan
TNI dan Kepolisian Indonesia itu.[Bisnis]
