-->

RI Harus Tolak Kerja Sama Jalur Sutra Maritim China

11 Mei, 2015, 21.57 WIB Last Updated 2015-05-11T14:57:25Z
JAKARTA - Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta Presiden Joko Widodo menolak tawaran pemerintah China untuk mengaitkan Poros Maritim Dunia (Indonesia) dengan Jalur Sutra Maritim China.

"Jalur Sutra Maritim dari China itu merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain, karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia menjadi konsumen produk China untuk selama-lamanya," kata Sri Sultan HB X, di Surabaya, Senin (11/5/2015).

Saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional TNI AL 2015 bertajuk Tantangan dan Peluang Pembangunan 5 Pilar Poros Maritim Dunia, dalam rangka Hari Pendidikan TNI AL, di Grha Samudera Bumimoro, Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL, Surabaya, ia mengatakan, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memang menjadi incaran China, Australia, dan Singapura.

"Jalur Sutra Maritim dari China itu merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain, karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia menjadi konsumen produk China untuk selama-lamanya".

"Kalau kita menutup ALKI untuk memperkuat jalur logistik di dalam negeri guna mendukung Poros Maritim Dunia itu, maka perdagangan ketiga negara itu ke kawasan Asia Pasifik akan tertutup pula, karena itu mereka menawarkan kerja sama," kata dia, yang berbicara dari sisi Budaya Maritim itu.

Namun, tawaran kerja sama dengan China dalam Jalur Sutra Maritim itu bisa membuat bangsa Indonesia menjadi konsumen bagi produk-produk mereka. "Cermati juga Australia yang ingin Papua Merdeka, padahal itu bukan untuk Papua, tapi untuk membuka jalur ekonominya," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai pendidikan dan kepemimpinan serta diplomasi yang fokus pada kelautan dan kemaritiman itu penting untuk mendorong budaya kemaritiman. "Kelautan itu terkait sumberdaya laut, sedang kemaritiman itu terkait pertahanan, karena itu harus dipadukan," katanya.

Seminar nasional yang dibuka Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, itu juga menampilkan pembicara lain yakni Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio (Pilar Pertahanan Maritim), Ir Sarwono Kusumaatmadja (Pilar SDM), Ir Harun Al Rasyid Lubis MSc, (Pilar Insfrastruktur Maritim), dan Dr Arif Havas Oegroseno (Pilar Diplomasi Maritim).

"Ya, China memang melakukan agresi seperti di Laut China Selatan. Tapi kita jangan menghadapi secara fisik, kita harus mengedepankan diplomasi, seperti keputusan dunia tentang Indonesia sebagai negara kepulauan itu bukan hasil perjuangan fisik dengan darah, melainkan diplomasi. Tunjukkan Indonesia cinta damai," kata Sarwono.

Selain itu, Sarwono juga meminta pemerintah Indonesia fokus pada wisata bahari, karena program unggulan itu akan mampu meningkatkan komitmen pada kelautan, perikanan, sumberdaya manusia kemaritiman, dan sebagainya.

Sementara itu, Supandi dalam sambutan pembukaan menegaskan SDM yang menjadi pegiat kemaritiman di Indonesia perlu ditingkatkan kualitasnya, karena jumlahnya saat ini masih hanya satu persen dari jumlah penduduk yang ada.


"Sensus pada 2010 membuktikan penduduk Indonesia berjumlah 230 juta orang dan SDM kemaritiman saat itu hanya 2,3 juta atau 1%, termasuk TNI AL di dalamnya yang berjumlah 70.000 orang," katanya dalam seminar sehari yang dihadiri sekitar 300 peserta dari rektor, akademisi, mahasiswa, serta instansi sipil dan TNI dan Kepolisian Indonesia itu.[Bisnis]
Komentar

Tampilkan

Terkini