ACEH TIMUR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hampir sepekan melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing untuk menampung aspirasi rakyat yang selama ini dikeluhkan. Diharapkan dengan masa reses ini, banyak aspirasi yang ditampung oleh para anggota dewan untuk selanjutnya dijadikan program-program prioritas dalam membangun Aceh kedepan.
"Masyarakat banyak yang mengeluhkan infrastruktur terutama di daerah pedalaman, terutama dikarenakan sudah rusak ataupun belum pernah tersentuh pembangunannya," demikian dikatakan Tgk. Usman anggota DPR Aceh dapil VI Aceh Timur, kepada lintasatjeh.com, Selasa (7/4).
Pria yang akrab disapa Posmen ini, selama masa reses yang dimulai sejak tanggal 2-7 April 2015, banyak menampung aspirasi masyarakat dari beberapa daerah seperti Kecamatan Julok,Simpang Ulim, Pante Bidari dan Kecamatan Madat.
"Kebanyakan masyarakat banyak yang mengeluhkan masalah infrastruktur seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk memperlancar perputaran ekonomi di pedalaman," ungkapnya.
Kalau jalan dan jembatannya bagus, katanya, otomatis masyarakat mudah membawa hasil pertanian, perkebunan dan peternakannya ke kota. Tentu, ekonomi masyarakat juga akan semakin lancar dan hemat biaya angkutnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan aspirasi tentang bantuan untuk usaha industri rumah tangga, peternakan dan alat-alat pertanian. Karena bidang ini sangat dibutuhkan masyarakat Aceh Timur yang memiliki sumber daya alam cukup luas.
Kemudian masyarakat juga menginginkan adanya anggaran-anggaran untuk pembangunan masjid, pesantren, dayah-dayah, dan balai pengajian.
"Masyarakat juga menginginkan adanya pembangunan sarana-sarana ibadah karena pembangunan agama juga sangat penting dan sangat prioritas untuk membentengi generasi umat Islam di Serambi Mekkah," ujar politisi Partai Aceh asal Madat ini.
"Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini sangat penting untuk dibawa ke forum dewan. Harapannya, apa yang menjadikan keluhan masyarakat bisa menjadi program prioritas," demikian Tgk. Usman anggota Komisi VII DPR Aceh. [ar]
