LHOKSUKON - Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Aceh
Utara, Zulkarnain berharap panitia khusus (Pansus) DPRK bekerja serius
menelusuri laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2014.
"Jangan
turun ke lapangan jika hanya sekadar formalitas," katanya kepada
lintasatjeh.com, Selasa (28/4/2015).
Zulkarnain
juga meminta kepada DPRK Aceh Utara, kalau memang dewan menemukan indikasi
penyimpangan terkait proyek-proyek yang sudah dikerjakan, atau pun tidak cukup volume
mestinya dilaporkan kepada penegak hukum untuk diusut sampai tuntas.
"Jangan
justru pansus yang telah dibentuk untuk menelusuri proyek-proyek yang didanai
APBK 2014 itu sekadar mendengar kata kata defisit dari kepala dinas. Sebab kata-kata
defisit itu hanya sebagai alat atau sebagai jurus pamungkas bagi para pejabat,"
ujar Zulkarnain.
Menurutnya
lagi, pansus dibentuk setelah Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menyerahkan LKPJ
tersebut dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung dewan.
Dan
semua anggota dewan wajib turun ke lapangan ke enam Dapil (Daerah Pemilihan
masing masing), guna melihat realisasi proyek-proyek yang bersumber dari dana
APBK 2014.
"DPRK
Aceh Utara harus bekerja serius apakah sudah sesuai dipertanggung jawaban
Bupati paripurna yang lalu," tandas politisi ini.
Bupati
Muhammad Thaib alias Cek Mad pada saat menyampaikan LKPJ, mengatakan,
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 senilai Rp 178 miliar
lebih atau 91,41 persen dari yang ditargetkan Rp 195 miliar lebih.
Dana
perimbangan Rp 1,2 triliun lebih, terealisasi sekitar 104 persen, kemudian pendapatan
lain-lain daerah yang sah Rp 306 miliar lebih, dan telah terealisasi sekitar Rp
294 miliar lebih.
Dalam
hal ini Politisi Partai Hanura ini meminta kepada Dewan terpilih sudah saatnya
menunjukan perubahan kepada masyarakat Aceh Utara.[pin]
