PDIP Pertegas Posisi Politik sebagai Partai Pemerintah

JAKARTA - Momentum Kongres IV PDIP yang akan dilaksanakan di Bali akan dijadikan ajang penegasan posisi politik banteng moncong putih sebagai partai pemerintah.

Demikian ditegaskan Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan saat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksaan Kongres IV PDIP di kantor DPP, Lenteng Agung, Selasa (7/4).

"Soal posisi politik partai tentunya akan diputuskan pada Kongres. Tapi intinya PDI Perjuangan adalah partai pemerintah yang seharusnya terlibat aktif, terutama dalam kaitan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Posisi politik ini kita pertegas di kongres," tegas Ahmad Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Tidak itu saja menurut dia, PDIP selain partai pemerintah juga mitra strategis pemerintah. Artinya, prgram yang akan dilaksanakan pemerintah harus bisa diimplementasikan dengan program PDIP.

"Jadi momentum kongres ini kita akan mempertegas posisi politik itu," kata Baskara.

Sedangkan mengenai proses terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020, menurut dia merupakan hasil konsolidasi  pengurus PDIP dari tingkat paling bawah yakni di tingkat ranting, anak ranting, PAC dan DPD. Bahkan pada rakernas IV PDIP di Semarang, Presiden Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta Megawati agar bersedia menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.

Dan usulan itu direspon oleh peserta rakernas dan dijadikan keputusan.

"Dengan demikian Ibu Megawati tinggal ditetapkan sebagai ketua umum dan juga sebagai ketua umum mandataris kongres yang diberi mandat membentuk kepengurusan," kata Ahmad Baskara.

Dia menegaskan, tahapan konsolidasi yang dilakukan PDIP dalam memilih pemimpinnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi, terutama dalam memilih pemimpin mengedepankan musyawah mufakat, bukan voting.

"Prosesnya hampir 100 persen berjalan mulus. Kalau pun ada gejolak sangat tidak berarti," ujarnya.

Menurut dia, mekanisme musyarawah mufakat yang telah dilaksanakan oleh PDIP bisa diimplementasikan dalam demokrasi Indonesia.

"Musyawarah mufakat bisa menghasilkan yang terbaik tidak saja kepada PDI Perjuangan, tapi bagi bangsa dan negara," demikian Ahmad Basarah. [rmol]