MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya melakukan aksi di bundaran Jalan Veteran
Kota Malang, Jumat 17 April 2015. Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Joko
Widodo melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
"Ada
tiga tuntutan besar yang ingin kami sampaikan pada Presiden Joko Widodo,"
kata Humas BEM Malang Raya, Dinda Aisya.
Tuntutan
pertama tentang karut marutnya aparat penegak hukum di Indonesia, terutama
perselisihan antara Kepolisian dan KPK yang berujung pada pengunduran diri dua
pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
"Kami
ingin Presiden berkomitmen mengoptimalkan sinergi antara aparat penegak hukum
dan juga memberantas mafia hukum. Konflik antara KPK dan Polri adalah salah
satu contoh gagalnya sinergi antara aparat penegak hukum," katanya.
Tuntutan
berikutnya, meminta Presiden untuk fokus menangani kesejahteraan dan kesehatan
masyarakat menengah bawah. Adanya BPJS dan Kartu Indonesia Sehat belum mampu
menyelesaikan kebutuhan masyarakat akan kesehatan.
"Banyak
masalah yang terjadi di BPJS, seperti pelayanan yang buruk dan rencana naiknya
premi BPJS yang memberatkan masyarakat. Sementara Presiden malah mengeluarkan
KIS yang belum jelas perbedaanya dengan BPJS, dan berpotensi menimbulkan
masalah baru," ujar Dinda.
Mahasiswa
juga menuntut Presiden Jokowi pro kepada rakyat kecil dengan mengembalikan
sistem subsidi premium seperti sebelumnya.
"Sistem
baru yang berpatokan pada indeks harga minyak mentah dunia sangat memberatkan
masyarakat," kata Dinda.
Seharusnya,
semua tuntutan itu akan diteriakkan langsung di depan Presiden Jokowi yang
rencananya akan berkunjung ke Malang pada hari ini. Namun Jokowi batal
melakukan kunjungan kerja ke Malang.
"Kami
sudah siapkan aksi, tapi Presiden batal datang. Kami akan turun lagi ke jalan
pada 27 April nanti saat Presiden datang ke Malang," katanya.
Aksi
demo hari ini dikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang,
diantaranya BEM Universitas Brawijaya, BEM Universitas Negeri Malang, BEM Universitas
Merdeka Malang, BEM dari Polinema dan Poltekes.
"Meskipun
tak ada Presiden, kami tetap turun ke jalan untuk mencerahkan masyarakat,"
kata Dinda. [Viva]
