ACEH TIMUR - Pemerintah hari ini harus bercermin melihat diri sendiri untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, jangan menunding kelompok masyarakat yang merusak perdamaian Aceh. Sementara MoU Helsinky, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI diamanatkan kepada Pemerintah untuk direalisasinya kepada masyarakat Aceh.
Hal itu disampaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Fadhil Muhammad, SH, Politisi Partai Aceh kepada lintasatjeh.com, Jumat (10/4) di Idi.
Menurut anggota DPRK Aceh Timur itu, tidak ada kelompok masyarakat hari ini yang merusak perdamaian Aceh. Jikapun ada gejolak seperti yang dilakukan Din Minimi, jangan katakan dia sebagai perusak perdamaian Aceh, apa yang dilakukan Din Minimi itu merupakan ajakan hati nurani rakyat dalam menuntut kesejahteraan, sebagaimana yang telah dituang dalam MoU Helsinky, '' ujar Fadhil Muhammad.
''Jangan sedikit-sedikit Pemerintah menyalahkan kelompok radikal, sementara MoU Helsinky itu diserahkan kepada Pemerintah oleh dunia international, untuk direalisasikan kepada masyarakat, lihatlah anak bangsa ini yang terpaku menanti amanat MoU Helsinky, hingga hari ini belum ada butir-butir manis MoU, terealisasi kepada masyarakat,'' tegas mantan Kombatan yang serjana hukum itu.
Fadhil juga menjelaskan, sejak MoU Helsinky ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia, namun sampai hari ini belum direalisasikan kepada masyarakat. "Seperti pengadaan lahan perkebunan dan pertanian bagi kombatan GAM, Dana diat bagi korban konflik pupus ditengah jalan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan banyak lagi butir MoU Helsinky yang belum diusahakan Pemerintah,'' tegas Fadhil Muhammad.
Dia mengharapkan, kepada Anggota DPRRI, DPRA, DPRK yang telah terpilih mewakili Rakyat Aceh baik dari Partai Lokal dan Partai Nasional, untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat MoU Helsinky.
"Jangan disibukkan dengan dana Aspirasi, sementara ada hal yang lebih penting terabaikan, apalagi wakil rakyat dari Partai Aceh yang telah berjanji di kampanye-kampanye untuk memperjuangkan amanah MoU Helsinky, jangan hari ini tulisan tersebut tinggal di poster Caleg yang tertempel diwarkop dan pohon-pohon '' kata Fadhil Muhammad mantan Panglima Aceh Sumatera itu.
Fadhil putra Kelahiran Simpang Ulim, Aceh Timur, menuntut kepada Pemerintah Pusat dan Pemrintah Aceh untuk segera merealisasikan segala butir MoU yang telah dimanatkan kepada Pemerintah, untuk direalisasikan kepada masyarakat.
"Jika hal itu dilakukan dengan serius dan ikhlas, Insya Allah gejolak- gejolak yang terjadi selama ini akan sirna ditelan kesejahteran masyarakat yang menyeluruh, namun jika Pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, kita sangat mengkhawatirkan akan lahir Dil Bazoka yang lainya di Aceh ini seperti Din Minimi juga, '' demikian pungkas Fadhil Muhammad. [Iskandar]
