JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI dan mengajukan calon baru, Komjen Badrodin Haiti. Tantangan berat akan dihadapi Badrodin sebagai Kapolri jika ia lolos uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan DPR. Ya, penunjukan Badrodin di tengah polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terjadi selama sebulan terakhir.
Badrodin mengakui, konflik dua lembaga penegak hukum ini lebih berat jika dibandingkan yang pernah terjadi sebelumnya.
"Ya memang, dari KPK-Polri jilid I sampai yang sekarang, ini memang yang paling berat. Karena kepentingan politik sudah masuk dari mana-mana," ujar Badrodin, saat ditemui wartawan di kediaman dinasnya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015) kemarin.
Akan tetapi, kata Badrodin, ia terbiasa berjalan di lorong yang gelap dan hanya ditemani satu lilin. Ia mengisahkan, kariernya menjadi polisi selalu diwarnai dengan menghadapi masa-masa sulit.
Konflik Poso
Badrodin, yang pernah meraih penghargaan Adi Makayasa itu, mengungkapkan, perjalanan yang dilaluinya saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah tahun 2006, menggantikan Oegroseno.
Saat itu, papar Barodin, ia dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan konflik Poso antara dua kelompok yang berbeda pandangan. Salah satu kelompok menginginkan Fabianus Tibo dieksekusi mati. Sementara, kelompok lainnya mendesak hal yang sebaliknya.
"Dari sepanjang karier saya, itu yang paling berat bagi saya," ujar Badrodin.
Namun, ia memilih untuk mengambil risiko dan berpegangan pada penegakan hukum. Dia pun memerintahkan Fabianus Tibo cs dieksekusi mati. Dengan keputusan itu, kelompok yang kontra menghancurkan bangunan Polsek di salah satu sudut kota. Saat meninjau Polsek tersebut, kata Badrodin, masyarakat melemparinya dengan batu. Namun, kondisi itu tak menciutkan nyali Badrodin, yang mengawali karier polisi sebagai Komandan Pleton di Sabhara Polda Metro Jaya itu.
Badrodin melanjutkan, ia berkali-kali datang ke lokasi memerintahkan memperbaiki bangunan Polsek sekaligus melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Belum selesai persoalan, Badrodin kembali dihadapkan pada situasi yang kembali panas antara dua kelompok. Salah satu pendeta ditemukan tewas setelah ditembak oleh orang tak dikenal. Badrodin langsung menuju ke rumah sakit tempat korban disemayamkan. Namun lagi-lagi penolakan terjadi. Masyarakat menghujatnya, meludahinya sampai melemparinya dengan batu.
"Tapi saya katakan kepada mereka, saya yang bertanggung jawab penuh atas kejadian itu. Setelah kita menindak teroris di sana, baru itu masyarakat melihat bahwa, oh, ternyata polisi menegakkan hukum, benar. Itu memang terus kita lakukan sampai masyarakat di sana merasa aman," ujar Badrodin.
Menangkap Habib Rizieq dan Munarman
Tahun 2008, Badrodin menjabat sebagai Direktur I Kamtansas Bareskrim Polri. Pada suatu hari menjelang siang, ia mendapatkan kabar bahwa Front Pembela Islam (FPI) menyerang pengunjuk rasa dari Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di pelataran Monumen Nasional Jakarta. Namun, saat itu, ia mengaku tak sabar karena Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman seperti ragu mengambil tindakan.
"Saya lalu menghadap ke Beliau. Saya bilang, pokoknya Bapak putuskan saja mau ditindak atau enggak. Kalau iya (ditindak), nanti teknis di lapangan biar urusan saya, saya yang atur," ujar Badrodin.
Akhirnya, Kapolda Metro Jaya setuju Badrodin mengambil tindakan tegas. Dia pun meminta izin untuk memobilisasi 400 personel Brimob dan 200 personel Reserse Kriminal untuk menangkap satu persatu pelaku kerusuhan tersebut. Ketegasan Badrodin berbuah positif. Dia menangkap puluhan anggota FPI, menggeledah markasnya hingga menangkap pimpinan FPI Habib Rizieq dan Panglimanya, Munarman.
KPK versus Polri Jilid III
Kini, jabatan Kapolri sudah di depan mata. Salah satu PR Badrodin adalah memperbaiki hubungan antara Polri dengan KPK. Dia berkomitmen untuk mengedepankan komunikasi yang intensif antara Polri dengan KPK di dalam kerja sama penegakan hukum.
Badrodin mengakui, bahwa komunikasi antara KPK dengan Polri dalam hal penanganan suatu perkara memang kurang baik. Selama ini, komunikasi baru dilakukan jika ada persoalan di kedua institusi tersebut.
"Secara personal, pimpinan KPK dan Polri itu baik. Tapi itu selalu terbangun setelah ada kasus. Nah, kenapa sekarang enggak bangun sejak awal saja? Supaya mencegah kisruh berkepanjangan," ujar Badrodin.
Tidak hanya di level pimpinan, Badrodin juga menjadikan komunikasi antara pejabat Polri dengan pegawai KPK atau kejaksaan sebagai fokus. Selama ini, menurut dia, bahwa ada ego korps masing-masing institusi yang ditanamkan kepada para pegawainya.
"Pola itu harus diubah. Kalau memang ada penyimpangan, ya saling komunikasi, saling kasih tahu, jangan dibiarkan. Nanti jadinya hubungan baik hanya di permukaan tapi di dalam saling curiga. Ini harus dihilangkan," lanjut Badrodin.
Badrodin meyakini bahwa komunikasi itu dapat membawa dampak positif terhadap kerja sama antarlembaga institusi penegak hukum. Jika demikian, penegakan hukum di Indonesia akan berjalan baik.
"Itu sudah garis tangan saya menghadapi ada persoalan," ujar dia. [kompas]
