IMPAS Desak Gubernur dan DPR Aceh Pertahankan Anggaran Dayah

JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta mendesak Gubernur dan DPR Aceh mempertahankan anggaran untuk Dayah, Mesjid dan Menasah yang bersumber dari APBA yang sedang dievaluasi oleh Tim Evaluator APBD Kemendagri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

“Aceh memiki keistimewaan terhadap Pendidikan, Agama dan Adat. Jadi, punya landasan hukum kuat untuk mempertahankan alokasi anggaran bersumber dari APBA dan APBK. Tim Banggar DPRA bersama TAPA harus bekerja maksimal dalam meyakinkan tim evaluator APBD Kemendagri agar alokasi anggaran berbasis daerah keistimewaan dapat dipertahankan,” demikian dikatakan Muntasir Ramli, Sekretaris Jenderal IMPAS-Jakarta, melalui siaran persnya, Minggu (15/2).

.

Lanjutnya, proses pengusulan anggaran dayah sudah diajukan melalui mekanisme dan prosedur yang tepat, dan sesuai RPJM Aceh untuk peningkatan pendidikan dayah, sarana dan prasarana, pemberdayaan santri, peningkatan manajemen dayah, peningkatan mutu pendidikan dayah, serta penelitian dan pengembangan dayah.

Apabila anggaran tersebut dihapus atau diberi tanda bintang, tentu sangat menciderai rasa keadilan. Apalagi masih banyak dayah di Aceh belum tersentuh bantuan pemerintah, terutama dayah-dayah salafi di daerah pedalaman. Alokasi anggaran untuk dayah selama ini masih sangat minim dan diskriminatif dibandingkan alokasi anggaran pendidikan formal.

Padahal, Dayah sejak zaman penjajahan sudah dijadikan tonggak penegakan syiar islam dan benteng pertahanan mengusir penjajahan di Aceh, yang kemudian aceh menjadi daerah modal dalam membidani lahirnya republik indonesia.

"Jadi sangat keliru, apabila pemerintah pusat merkerdilkan pendidikan dayah, mengingat peran dayah sangat strategis dalam mencetak para intelektual untuk kemajuan bangsa dan Negara,” tandas Mahasiswa Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik FISIP-UI Jakarta.

Pemerintah Aceh dan Pusat perlu mempelajari kembali sejarah, tentang peran dan kontribusi dayah dalam mendirikan republik ini agar konsisten mencari alternatif pendanaan yang cukup dan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara pendidikan dayah dengan pendidikan formal. [01]