ACEH TIMUR - Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin meminta Bupati Aceh Timur segera mencopot Sekwan, karena dialah yang harus bertanggung jawab atas ketidakdisiplinan PNS di lembaga tersebut.
Pada hal aktivitas di lembaga dewan saat ini sangat padat dimana para angota dewan sedang membuat qanun tentang PDAM yang harus segera diselesaikan tahun ini, begitupun juga sebahagian anggota dewan sedang melakukan pansus perkebunan yang sampai hari ini masih berjalan.
"Maka tidak wajar bila PNS di lembaga dewan tersebut bolos sampai 90%, ini menandakan sekwan tidak sejalan dengan pimpinan dewan maupun anggota dewan," demikian cetus Nasruddin kepada lintasatjeh.com melalui selularnya, Rabu (25/2).
Lanjutnya, seharusnya seorang Sekwan menyahuti keinginan bupati untuk mendorong pegawainya berdomisili di Aceh Timur, bukan malah mengusulkan untuk pengadaan mobil baru sebagai mobil operasional pegawainya dari Langsa dan ini sangat bertolak belakang.
"BKPP diharapkan proaktif dalam pembinaan pegawai negeri, bila memang PNS masih membandel dan tidak mau masuk kerja, maka BKPP diminta ambil langkah kongkrit sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut, karena ketidakhadiran pegawai akan menghambat kepentingan rakyat," demikian tutup Ketua FPRM di ujung telepon.
Sebelumnya, Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor sekretariat dewan (Setwan), Selasa (24/2). Dalam sidak bupati menemukan 53 dari 59 PNS di kantor DPRK tersebut absen.
"Ini kondisi yang harus menjadi perhatian kita, karena ketika sidak kami lakukan dari pukul 08.00 hingga 08.45 WIB, hanya enam pegawai yang hadir," kesal Hasballah. [ar]
