-->

Nasir Jamil: Budi Gunawan Sudah Layak Pimpin Institusi Bhayangkara

12 Januari, 2015, 16.45 WIB Last Updated 2015-01-12T18:13:09Z
Komjen Pol Budi Gunawan, Calon Kapolri. (Ist)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, yakin seluruh fraksi di DPR nantinya akan mendukung Komisaris Jendral (Komjen) Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri, saat Budi diharuskan mengikuti uji kelayakan dan dan kepatutan di DPR.

Keyakinan itu muncul, lantaran Budi dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menjabat sebagai pucuk pimpinan di institusi Bhayangkara itu. Salah satu pengalamannya adalah, Budi pernah menjabat sebagai Kapolda Bali (2012). Saat ini, Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol).

Diharapkan pengalaman yang komperehensif ini menjadi modal bagi Budi Gunawan untuk melanjutkan reformasi Polri, saya punya keyakinan bahwa seluruh fraksi akan menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri, ujar Nasir di DPR, Senin (12/1/2015).

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta kepada publik untuk melihat secara utuh mengenai sosok Budi Gunawan, lantaran Ia menyadari keputusan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam memilih Budi sebagai calon tunggal Kapolri pasti ada yang mendukung ada juga yang tidak.

Menurutnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah memiliki catatan sendiri mengenai rekam jejak Budi Gunawan sebelum akhirnya ia diusulkan kepada Presiden untuk dipilih sebagai calon Kapolri. ‎”Dari sisi angkatan di kepolisian, Budi Gunawan yang merupakan alumni 83 akan bersinergi dengan para kepala staf lainnya di jajaran TNI yang juga alumni 83,terangnya.

Karena itu, Nasir punya pandangan nantinya yang akan menjabat sebagai wakil kapolri adalah alumni Akpol 84. Sehingga ke depan jenjang karir yang merujuk kepada angkatan secara otomatis berlaku.


Adapun mengenai isue rekening mencurigakan yang dimiliki oleh Gunawan, Nasir mengatakan hal itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Menurutnya, biarlah persoalan itu dibahas oleg lembaga yang punya kewenangan untuk memeriksanya, seperti KPK dan PPATK. [Habib Tgk Di Pase]
Komentar

Tampilkan

Terkini