Wasekjen DPP LAKI P45, H. Putra Darus |
JAKARTA - Ada 12 nama pejabat yang sudah dijadikan tersangka
dalam dugaan kasus korupsi oleh KPK namun hingga saat ini kedua belas nama
tersebut tidak ada progres lanjutan dari KPK untuk melakukan pemeriksaan apa
lagi sampai penahanan.
"KPK
selalu saja beralasan kekurangan penyidik, serta banyaknya kasus yang
menumpuk, namun akibatnya ke 12 nama itu
mengantung dan kinerja KPK kami pertanyakan keseriusan KPK jangan kejar tayang
dan tebang pilih," ujar Wakil Sekjen DPP LAKI P 45, Bidang Media dan
Informasi Publik, H. Putra Darus, di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015)
Dari
data yang di miliki DPP LAKI P 45, ke 12 yang sudah lama ditetapkan sebagai
tersangka namun sampai sekarang belum ditahan yaitu:
- Mantan Menteri Agama, Surya Darma Ali sekaligus
Mantan Ketua Umum PPP, telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus
penyelengaraan Ibadah Haji sejak 22 Mei 2014, sampai saat ini belum diperiksa
apalagi di tahan.
- Ilham Sirajuddin , mantan Walikota Makasar
ditetapkan tersangka sejak mei 2014 ( 8 Bulan )
- Jero Wacik mantan Menteri ESDM telah ditetapkan
tersangka sejak september 2014.
- Direktur Pertamina, Suroso Atmo Martoyo,
ditetapkan tersangka sejak November
2011, hingga saat ini tidak jelas progresnya di KPK.
- Direktur PT. Soegih Interjaya Willy Sebastian
Liem, tersangka sejak Januari 2012.
- Mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, tersangka kasus
pengurusan pajak sejak April 2014 di saat ulangtahunya dan sempat membuat
heboh pemeberitaan saat itu.
- Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari,
tersangka sejak April 2014.
- Sutan Bhatoegana,
tersangka sejak 14 Mei 2014 dalam kasus suap perubahan APBN
- Barnabas Suebu, tersangka di KPK sejak Agustus
2014 dalam kasus proyek pengadaan PLTA Papua.
- Mantan Kadistamben Papua Johan Karubaba,
tersangka dalam proyek PLTA sejak Agustus 2014.
- Direktur PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya
Lamusi Didi, tersangka sejak Agustus 2014.
- Mantan Kadis PU Sumsel Rizal Abdullah, tersangka sejak 29 September.
Terakhir KPK ujuk-ujuk menetapkan tersangka kepada calon kuat Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah mengikuti seleksi fit and propertest di DPR. Dalam hal ini KPK telah menganggap publik ini bodoh atau bisa mereka bodohi terus menerus apa mereka seperi malalaikan kebenaran di Republik ini.
Dan catatan kami untuk kasus
terakhir ini, imbuh Putra, KPK mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan akademisi dan LSM akibat kasus ini yang
sangat kental bernuasan politik.