JAKARTA - Komjen (Pol) Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kapolri yang baru oleh Presiden Jokowi. Penunjukan ini mendapat beragam sorotan, dari yang pro maupun kontra.
Partai Gerindra yang berseberangan dengan pemerintahan menemukan sedikitnya ada 2 masalah terkait pengajuan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden itu.
"Ada dua masalah yang harus di-clear-kan lebih dahulu oleh Jokowi terkait pengajuan Budi Gunawan tersebut," kata Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman dalam siaran pers, Minggu (11/1/2014).
"Pertama dan sangat mengejutkan adalah pengakuan petinggi PDIP Trimedya Pandjaitan bahwa Budi Gunawan ikut menyusun visi dan misi pasangan Jokowi - JK. Jika pernyataan Trimedya tersebut benar, tentu ini merupakan masalah yang sangat besar," lanjutnya.
Gerindra mempertanyakan Budi yang ikut menyusun visi misi padahal masih berstatus perwira tinggi Polri aktif. Menurutnya semua anggota Polri seharusnya bersikap netral dan tidak memihak. (Baca juga: PDIP: Jokowi Kenal Budi Gunawan, Dilibatkan Susun Visi Misi Keamanan).
"Bukankah seharusnya seluruh anggota Polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon? Penyusunan visi dan misi pasangan capres-cawapres jelas bukan merupakan bagian dari tupoksi Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kalemdiklatpol," ujar Gerindra.
Masalah kedua terkait tahapan pemeriksaan rekam jejak oleh KPK dan PPATK yang tidak dilakukan. Padahal jabatan Kapolri merupakan ujung tombak penegakan hukum.
"Walaupun tidak disyaratkan oleh UU mana pun, tetapi rekomendasi dari KPK dan PPATK soal bersih tidaknya pejabat yang akan dipilih sangat penting untuk meraih kepercayaan publik, terutama dalam konteks penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi," argumen Gerindra.
"Jokowi harus menjelaskan ada masalah apa sehingga kali ini tidak ada rekomendasi KPK dan PPATK. Terlebih nama Budi Gunawan beberapa waktu lalu sempat dipergunjingkan terkait isu rekening gendut," imbuhnya.
Gerindra berpandangan, tidak adanya rekomendasi KPK dan PPATK dalam pengajuan Budi Gunawan justru kontraproduktif bagi Jokowi sendiri. "Wajar jika masyarakat menganggap proses seleksi menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK kemarin hanya pencitraan karena kebijakan tersebut tidak dilanjutkan pada seleksi Kapolri," komentar Gerindra.
Sementara itu terkait rekening gendut, Polri telah menangkis isu itu. "Enggak ada permasalahan soal rekening gendut, kalau ada pasti sudah diproses lebih dulu di lingkungan internal Polri," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, Minggu (11/1). [Detik]
