JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki langkah-langkah jitu untuk memberantas preman di Ibu Kota. Ia menjelaskan, Polda Metro Jaya sudah sepakat dengan Pemprov DKI untuk mengantisipasi persebaran preman.
"Kami berusaha mengurangi preman yang biasanya mengutip uang parkir dengan penerapan meteran parkir dengan memberi gaji juru parkir dua kali nilai UMP. Jadi, itu bisa mengangkat mereka lebih terhormat menjadi tukang parkir. Mereka masih jadi tukang nodong, kami hajar," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (27/1/2015).
Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI sedang giat menggusur semua kawasan kumuh. Sebab, kawasan kumuh itu kerap dijadikan preman sebagai tempat bersembunyi. Sementara itu, warga yang permukimannya dibongkar akan dipindah ke rumah susun yang disediakan DKI.
Di rusun pun, tidak boleh lagi ada preman yang menjual sewa unit rusun. Sebab, pihaknya menerapkan kebijakan pembayaran retribusi melalui kartu ATM Bank DKI.
Warga yang masih tertipu untuk membeli rusun di oknum atau calo, kata Basuki, dengan mudah akan melapor kepadanya melalui lima nomor handphone yang telah disebarnya. "Premannya kalau sudah insaf dan mau tinggal di rusun, anak-anaknya bisa kamiperhatiin untuk diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan istrinya bisa memengaruhi hal-hal yang baik buat suaminya," kata Basuki.
Tahun ini pun, lanjut Basuki, Pemprov DKI akan memasang sebanyak 2.500 CCTV atau kamera pengawas di jalan protokol Ibu Kota. Ia berharap kejahatan dapat terminimalisasi. "Kalau mereka preman, saya harus jadi kepala preman. Kalau kamu dapat duit sekian dari parkir, saya kasih uang yang resmi. Jadi, kamu kerja sama sama saya saja yang preman baru dan resmi. Saya kepala preman baru Jakarta," kata Basuki. [kompas]
