KETIKA melihat realitas Aceh saat ini, ada beberapa hal yang sebetulnya sangat menarik untuk dikritik, namun dalam sudut pandang yang lain menjadi cukup mengkhawatirkan karna memiliki potensi 'mengancam' masa depan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh yang dicita-citakan jika tidak ada sebuah upaya bersama untuk segera melakukan upaya rekonsiliasi, membangun kesepahaman dan bersinergi membangun Aceh dengan segala instrumen yuridis yang bersifat khusus dan istimewa yang dimiliki Aceh dan tidak dimiliki daerah lain.
Sebagai salah satu gerakan masyarakat sipil yang konsen terhadap korban konflik dan nasib keberlangsungan perdamaian Aceh, Lembaga Acheh Future secara tegas merekomendasikan sekaligus menyatakan sikap atas apa yang terjadi di Aceh dewasa ini. Pertama, Mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai tradisi bagi-bagi jabatan dan kue pembangunan, apalagi dalam penempatannnya sangat kental dengan budaya nepotisme yang memuakkan, serta dapat dengan segera mempertanggungjawabkan 21 janji yang pernah disampaikan serta di tuangkan dalam visi misi Pemerintahan Zikir.
Kedua, Mempertanyakan kondisi ironis masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin sulit secara ekonomi dan akses pekerjaan, namun disaat yang sama dari waktu ke waktu pendapatan dan penerimaan Aceh justru meningkat? Ibarat kata pepatah 'lage tikoh mate lam lumbong pade'.
Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk tidak hanya bersentuhan dan konfrontasi dengan elit politik/penguasa saja ketika berkaitan dengan nasib dan masa depan Aceh, sebab antara umara dan masyarakat Aceh saat ini memiliki jarak yang semakin lebar, yang dikarnakan semakin besarnya ketidakpercayaan pada rezim penguasa saat ini.
Keempat, mendesak pemangku kepentingan di seluruh Aceh secara berjenjang untuk kembali menjadikan Ulama dan Tokoh Masyarakat yang tidak terlibat dengan permainan kepentingan politik sebagai sumber rujukan dalam upaya membangun Aceh.
Kelima, mendesak kepada partai pemenang pemilu untuk menempatkan unsur pimpinan di DPRA dan DPRK orang2 yang cendrung lebih bersih, dekat dengan rakyat dan bisa menjadi wakil sekaligus orang tua masyarakat Aceh.
Keenam, mengajak semua masyarakat Aceh untuk tidak bersikap apatis dan berdiam diri melihat dinamika pujuk pimpinan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang cendrung monopolistis dan tidak berpihak kepada masyarakat lemah
Ketujuh, mendukung sepenuhnya atas upaya penegakan Syari'ah Islam secara kaffah dan menolak segala upaya memperlemah dan mendiskreditkan Hukum Allah dan Rasulnya, dikarnakan Syariat Islam merupakan Roh kehidupan dan kejayaan Aceh
Kedelapan, Mendukung sepenuhnya Institusi penegakan hukum dalam memberantas segala bentuk premanisme dan teror yang terus saja mengancam eksistensi perdamaian Aceh, dan menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan pembangunan di Aceh
Kesembilan, Mendukung sepenuhnya segala upaya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Aceh yang dari waktu ke waktu semakin menggurita, serta siap memberikan akses informasi apa pun yang diperlukan terkait dengan usaha itu
Kesepuluh, mengajak semua rekan-rekan sipil society dan pergerakan yang konsen berperan di ranah sosial di Aceh untuk bersinergi dan secara bersama-sama konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh
Kesebelas, mendesak elit yang dulu menjadi pelaku konflik dan kini telah menjelma menjadi elit kekuasaan di Aceh untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas keadilan dan perubahan nasib ribuan korban konflik yang tersebar di seluruh pelosok Aceh.
Keduabelas, mendesak Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zikir untuk 'bertaubat', serta berhenti 'menyandera' kepentingan masyarakat Aceh yang disebabkan pergulatan untuk menyelamatkan kepentingan politik personal dan internal sesaat.
Opini ini ditulis oleh :
Sekretaris Jendral Lembaga Acheh Future
Sukrilah MK
