Dalam kesempatan ini, JK
menegaskan Indonesia concern terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan,
sebab sebagian wilayah Indonesia adalah laut.
"Kami sadar setiap negara di
kawasan Asean berbicara soal Laut China Selatan. Bagi indonesia, tentu sangat
concern atas isu ini. Pertama, karena Indonesia 70% bagian adalah laut. Bagi
Indonesia, laut tidak memisahkan pulau, tapi menyatukan pulau. Bagaimana laut
menyatukan negara," ujar JK saat memberikan sambutannya di auditorium
Istana Wapres, Jakarta, Selasa (2/12).
JK mengatakan, penyelesaian Laut
China Selatan ini sangat penting mengingat laut sebagai fasilitas, jalan dan
sumber daya bagi negara. Indonesia memiliki kesamaan ini. Apalagi, lanjut JK,
hasil laut sangat menyejahterakan rakyat Indonesia.
"Karena itu, sejak saat ini,
menteri kami sering mengkritisi dan memberikan komentar yang keras bagaimana
laut atau maritim Indonesia bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik
kepada negara," ujarnya.
JK berharap dengan ini kebijakan
China dan ASEAN dapat dikoneksikan dengan kebijakan menyangkut apa yang penting
bagi negara anggotanya. Selama ini, kata JK, konflik di laut bukan karena
traffic tapi karena sumber daya alam.
"Saya paham, isu Laut China
Selatan bukan tentang menggunakan laut untuk transportasi, tapi apa yang ada di
bawah laut. Karena itu, APRC punya ide dan solusi bagaimana isu ini
diselesaikan melalui kooperasi ekonomi di regional," ujarnya.
Melalui forum ini, JK pun
berharap dapat menyajikan ide, isu dan manfaat bagi kesejahteraan Indonesia.
Apalagi, kata JK, Selat Malaka sangat penting bagi perdagangan di Asia dan
Eropa. Oleh sebab itu bagaimana traffic ini menjadi penting dan bermanfaat bagi
banyak negara di dunia.
"Karena itu, di samping
keamanan, sumber daya, dan kooperasi, semua harus mengusung isu yang sama untuk
didiskusikan dan diimplementasikan," ujarnya.
Forum ini juga bekerjasama dengan
APRC. Para panelis dalam forum ini yakni Mantan Menlu dan Anggota APRC Hasan
Wirajuda, Perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, pakar
hukum internasional Hasjim Djalal dan Direktur Utama CSIS Rizal Sukma.
(merdeka)
