 |
| Direktur Eksekutif LSM Labang Bangsa Hery Safrizal |
BANDA ACEH - Sejumlah pegiat di Aceh mengkritisi terkait pernyataan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, beberapa waktu lalu untuk membagi masa jabatan ketua definitif DPRA kepada dua calon dari Partai Aceh Tgk Muharuddin dan Ridwan Abu Bakar alias Nektu masing-masing menjabat 2,5 tahun.
Sebagaimana kritikan Lembaga Labang Bangsa yang menilai usulan ini terlalu dipaksakan. Seharusnya, Wagub yang juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dapat melakukan langkah objektif dan lebih demokratis untuk memusyawarahkan persoalan itu di internal Partai dengan melibatkan Dewan Pembina atau disebut Tuha Peut.
"Kita tidak ingin terjadi mis-komunikasi antar Partai atau antar kader di internal Partai, maka alangkah harmonis kebijakan di atas cukuplah jadi rahasia di internal PA, sehingga tidak akan menimbulkan multi-tafsir di tengah-tengah publik terhadap kebijakan partai menobatkan kedua kadernya sebagai ketua DPR," tandas Direktur Eksekutif Labang Bangsa, Hery Safrizal, Senin (17/11).
Menanggapi hal ini, Labang Bangsa ingin meluruskan persoalan ini agar tidak di "bully" di warung kopi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang melihat Aceh damai. Ia mengaku khawatirkan apabila persoalan tidak diluruskan maka akan lahir propaganda baru untuk memanas-manasi Tim sukses masing masing sehingga riak-riak konflik internal melebar pada akhirnya masyarakat sebagai stakeholder paling bawah akan merasa jengah dengan persoalan selingkaran birokrasi pemerintah, sementara kewajiban dan kewenangan legislatornya sering molor dan belum maksimal sesuai dengan harapan rakyatnya.
Oleh karenanya, Labang Bangsa berharap Partai bisa menentukan sikap dan melakukan keputusan dengan sangat selektif dan arif, hanya satu jagoan untuk satu periode, sehingga pelayanan dan fungsi legislasi tidak tumpang tindih dan dualisme kepemimpinan dalam satu periode, yang pasti yang terbaik diantara yang baik demi kemaslahatan Aceh dan bangsanya.
"Siapapun ketua yang terpilih nantinya dapat memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat," tutup Hery.
Terpisah, ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf mengatakan siapapun yang terpilih nantinya tidak menjadi persoalan asalkan mampu memperjuangkan hak rakyat.
"Bukan hanya untuk lingkaran pinggangnya saja, akan tetapi bagaimana mampu melanjutkan pembangunan ekonomi masyarakat," kata Razali Yusuf, di Zakir Kupi, Lamprit, Banda Aceh. (01)
