JAKARTA - Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM menilbulkan kenaikan harga luar biasa di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku, harga bensin bersubsidi mencapai sekitar Rp 70 ribu per liter.
Harga premium di pengecer resmi Rp 60 ribu per liter dari sebelumnya Rp 50 ribu per liter. Sayangnya, pengecer resmi di Papua tidak merata sehingga masyarakat memilih membeli dari pengecer tak resmi dengan harga Rp 70 ribu per liter.
"Pengecer ilegal di pegunungan, harganya bisa Rp 70 ribu, dan masyarakat mau tidak mau harus membeli," kata Lukas usai rapat bersama para gubernur dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).
Minimnya infrastruktur di Papua turut membuat para pengecer tak resmi harus memanfaatkan pesawat untuk menyalurkan bensin ke pegunungan. Sementara ongkos penerbangan di Papua tidak murah.
Lukas sudah menyampaikan keluhan masyarakat Papua kePresiden Jokowi. Ia berharap pemerintah mau memberikan kewenangan lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam seperti Papua.
Menurutnya, untuk mensejahterahkan rakyat Papua pemerintah harus mendorong terbangunnya industri. Tentu saja dengan membangun infrastruktur-infrastruktur pendukungnya.
"Selama ini kita mengirim bahan mentah. Lebih bagus kita membangun smelter, pabrik semen dan sebagainya di sana," sambung Lukas.
Dalam waktu dekat Jokowi akan memaparkan rencana pembangunan industri di Papua. Dalam program tersebut Lukas menyampaikan pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan lahan seluas 2000 hektar. (Tribunnews.com)
