Hal itu juga disinggung Walikota Usman Abdullah, SE, pada upacara peringatan HUT Kota Langsa ke-13 yang digelar di Lapangan Merdeka, Jum’at (17/10). Walikota berharap ketahanan nasional kita kuat sehingga mampu mencegah dan menangkal masuknya berbagai paham yang tidak sesuai dengan Pancasila tersebut.
“Kita sudah berkesepakatan akan hidup berdampingan secara harmonis walaupun suku, agama, ras, dan golongan kita berbeda-beda,” ujarnya.
Selain radikalisme terorganisir, menurut Walikota, lambatnya implementasi MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan perdamaian di Aceh. Di satu sisi memang perlu waktu untuk mendesain program dan mengimplementasikannya, namun disisi lain mantan Kombatan, korban konflik, dan kaum dhuafa di Aceh ini membutuhkan kebijakan yang kongkret dan cepat untuk menuntaskan problem kesejahteraan mereka yang masih terpuruk. Brbagai kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam UUPA diharap hendaknya direalisasikan melalui peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
Berbagai hambatan dan tantangan tersebut mendorong kita untuk semakin memperkuat daya cegah dan daya tangkal terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat dan merusak pembangunan Kota Langsa. Oleh karena itu, diperlukan persatuan yang kokoh antara pemerintah Kota Langsa, Ulama, Budayawan, LSM, KPA, mantan kelompok milisi, dan masyarakat dengan aparatur Negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan Pertahanan Nasional TNI-POLRI.
Berbagai hambatan dan tantangan tersebut hendaknya kita semakin termotivasi untuk berfikir dan bekerja lebih keras lagi bagi kemajuan pembangunan di Kota Langsa yang kita cintai ini. Jangan pernah surut langkah atau gentar karena kemajuan atau kemenangan hanya akan diperoleh oleh kaum pemberani. Pihaknya berharap prakarsa atau ide-ide kreatif terus tumbuh di tengah masyarakat maupun aparatur pemerintahan.(Tim)
