Selain itu, KSP mendesak agar Pemerintah Aceh mempublikasikan hasil lobi-lobi politik di Jakarta pada publik. Sehingga, publik mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait turunan UUPA.
"Presiden SBY harus bertanggungjawab pad Aceh. Janji politiknya harus disahkan segera," sebut Koordinator KSP, Safrizal, dalam konferensi pers, di Manhattan Caffe, Rabu (03/09/2014).
Untuk melobi pemerintah pusat, sambung Safrizal, pihaknya mendesak Pemerintah Aceh melibatkan semua pihak, seperti akademisi, elemen sipil, dan para politisi. Selain itu, sambung Safrizal, pihaknya terus mengajak elemen sipil lainnya di Aceh untuk mendesak pemerintah pusat mengesahkan turunan UUPA tersebut. Saat itu, organisasi yang telah bergabung dalam KSP adalah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pase (Gempa).
"Kami akan ajak elemen sipil lain agar sama-sama berjuang menuntut Jakarta mengesahkan turunan UUPA. Dalam waktu dekat, kita akan gelar aksi damai di Lhokseumawe sebagai bentuk protes terhadap Jakarta," pungkasnya. [Aktual]
