JAKARTA - Kegiatan rapat oleh pemerintahan menjadi catatan penting untuk pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bagaimana tidak, anggaran rapat pemerintah mencapai Rp 18 triliun karena dilakukan di hotel-hotel berbintang.
Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyebutkan pemerintah tahun ini memangkas anggaran Rp 43 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Dampaknya, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) turun.
"Kalau anggarannya dipangkas, maka rapatnya di kantor. Pasti hunian kamar hotel sepi," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (26/9/2014).
Hal ini tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Juli 2014, dari 27 provinsi TPK hotel berbintang rata-rata 49,09%. Turun 1,81 poin dibandingkan TPK Juli 2013 dan 6,31 poin dari Juni 2014.
Penurunan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran rapat, seminar, perjalanan dinas, dan hal-hal yang tidak mendesak lainnya.
"Dengan adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, TPK hotel berbintang turun. Selama ini acara kan di hotel," ujar Kepala BPS Suryamin beberapa waktu lalu.
Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani total pemotongan anggaran tahun ini mencakup perjalanan dinas, rapat, dan semacamnya. "Di dalam penghematan Rp 43 triliun itu sudah termasuk di dalamnya penghematan perjalanan dinas, rapat, dan lainnya," tuturnya.
Askolani tidak menyampaikan berapa besar nilai penghematan anggaran rapat dan perjalanan dinas tahun ini. Namun dia memastikan komponen tersebut masuk dalam penghematan anggaran.
"Kita belum tahu persis berapa yang ada di dalam itu. Tapi yang jelas kita nggak pernah berhenti untuk melakukan penghematan," tukasnya. (detikFinance)
