Lintas Atjeh - Mantan pejuang Aceh Merdeka (AM) yang terlibat konflik Aceh sejak tahun 1976 terbilang tertua bagi pergerakan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bahkan PA berikutnya, yakni tertua dari gerakan yang menandatangi perjanjian damai MoU Helsinky pada 15 Agustus 2005 silam.
Namun keberadaan para tokoh pejuang era AM ini merasa dikucilkan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah aceh sekarang. Menyesaikan masalah Aceh tentunya para tetua ini meyakini berhak diikut sertakan.
Kini, mereka yang pernah berjuang untuk aceh mengaku kecewa atas pemerintah aceh yang sampai sekarang belum membuktikan apa-apa demi kesejahteraan rakyatnya. "Pemerintahan sendiri sekarang belum merakyat, sejauh ini mereka kurang memperhatikan kehidupan rakyatnya," tutur dua mantan pejuang AM, Yusuf Daud (62) dan A Taleb AR (55) warga Aceh Utara, Minggu (10/8) saat meneguk secangkir kopi bersama Razali Yusuf selaku ketua lembaga Acheh Future.
Ia mengaku melalui Acheh Future ingin menyampaikan keluh kesah mereka yang merupakan bagian kecil masyarakat Aceh untuk di dengar oleh pemerintah. Menurut mereka kesejahteraan di Aceh hanya dialami oleh segentir orang dari suatu kelompok tertentu yang menangani masalah royek, toh royek yang bersangkutan dikuasai oleh kelompok tertentu dari tingkat propinsi hingga ke pelosok desa atau Sagoe (Distrik).
"Proyek hanya mengalir diantara preman proyek ureueng nanggroe, sementara rakyat tidak ada bentuk kesejahteraan apa-apapun. Oleh sebab itu pemerintah Aceh belum merakyat seperti yang sering dijanji-janjikan," cetus Yusuf Daud.
"Biarpun orang PA (Partai Aceh-red) mengisi kursi-kursi kepala pemerintahan dan wakil rakyat, malah kondisi masyarakat lebih parah dari pada yang pernah di isi oleh orang-orang yang non PA," lanjutnya diamini A Taleb.
Ia juga mencontohkan penyaluran suatu bantuan tertentu kepada masyarakat harus melewati para preman-preman proyek, dengan demikian lanjut Yusuf Daud bantuan yang bergulir terkikis dan hanya tersalurkan sedikit dari pada jatah yang harus diterima. "Jikapun ada proyek yang nilainya katakana lima, paling-paling yang tersisa buat masyarakat 3 atau 2," tukasnya lagi.
Saat ini menurut dua mantan pejuang ini mengatakan kesejahteraan dibidang ekonomi sangat dibutuhkan dari pemerintah, alasan mereka kondisi ekonomi rakyat saat begitu pelik dan rumit. "Kondisi ekonomi rakyat sedang hancur-hancurnya, kita berhara pemerintah perlu membenahinya. Karena hancurnya ekonomi maka hancur pula kehidupan masyarakat," tutup A Taleb seraya berhara pemerintah, kedepan ini lebih memperhatikan rakyat dibidang pertumbuhan ekonomi. [beritalima.com]
