Lintas Atjeh - Sudah 2 tahun pemerintah Zaini Abdullah belum mampu menjalankan janji-janji politik pada waktu kampanye kepada rakyat Aceh. 21 janji-janji politik Zaini Abdullah yang sudah dituangkan dalam RPJM masih menjadi konsep diatas kertas tanpa terimplementasi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Kepemimpinan Zaini Abdullah tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tepat sasaran.
Kontrol terhadap pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya kreatifitas untuk peningkatan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia tidak mampu memacu tumbuhnya pertumbuhan sektor riil. Padahal aktifitas ekonomi masyarakat umumnya di sektor riil, pertanian, perikanan, pekebunan dan peternakan tidak tergarap secara maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh ini, aktifitas ekonomi masyarakat merupakan inisiatif masyarakat sendiri dalam mengolah lahan yang dimilikinya.
Intervensi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sangat rendah. Kalaupun ada kebijakan terkait aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi implementasinya belum maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat petani, begitu juga sektor perikanan dan perkebunan.
Kontrol terhadap pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya kreatifitas untuk peningkatan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia tidak mampu memacu tumbuhnya pertumbuhan sektor riil. Padahal aktifitas ekonomi masyarakat umumnya di sektor riil, pertanian, perikanan, pekebunan dan peternakan tidak tergarap secara maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh ini, aktifitas ekonomi masyarakat merupakan inisiatif masyarakat sendiri dalam mengolah lahan yang dimilikinya.
Intervensi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sangat rendah. Kalaupun ada kebijakan terkait aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi implementasinya belum maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat petani, begitu juga sektor perikanan dan perkebunan.
Terkait hal tersebut, Aliansi Rakyat yang tergabung pada BPPA (Barisan Rakyat Penyelamat Pemerintah Aceh), menuntut Gubernur Aceh turun dari jabatannya. Demikian disampaikan BPPA dalam konferensi persnya, Senin (11/08), yang digelar di Tower Kopi (Belakang KFC), Jl. T. Daud Beureuh Banda Aceh.
Dalam penjelasannya, Koordinator BPPA Hendra Budian mengungkapkan indikator lemahnya pembangunan dapat dilihat dari realisasi anggaran pemerintah yang sampai saat ini masih 32 % dari target 40 % keuangan yang direncanakan. Pemerintah tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan pemerintahan.
Ekonomi Aceh sangat tergantung dari realisasi anggaran pemerintahan Aceh, bisa dipaahami jika ekonomi Aceh merosot dan petani gampong morat-marit lantaran lambatnya realisasi APBA di lapangan. Selain soal kecakapan pribadi dr. Zaini Abdullah, kelambatan realisasi APBA juga dipengaruhi faktor pemerintah Aceh tidak memiliki orang handal dalam kabinet pemerintahannya.
Ekonomi Aceh sangat tergantung dari realisasi anggaran pemerintahan Aceh, bisa dipaahami jika ekonomi Aceh merosot dan petani gampong morat-marit lantaran lambatnya realisasi APBA di lapangan. Selain soal kecakapan pribadi dr. Zaini Abdullah, kelambatan realisasi APBA juga dipengaruhi faktor pemerintah Aceh tidak memiliki orang handal dalam kabinet pemerintahannya.
"Untuk itu kami kumpulan aktivis masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, aktivis politik, profesional muda dan kelompok-kelompok yang peduli dengan pembangunan Aceh mendeklarasikan diri sebagai BPPA (Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh). BPPA adalah kelompok kerja yang membuka diri kepada siapapun baik individu maupun kelompok untuk besama-sama melakukan perjuangan supaya dapat keluar dari persoalan Aceh saat ini," terang Hendra.
Sedangkan LSM GERAK Aceh menyoroti penempatan SKPA merupakan kroni-kroni yang memiliki hubungan famili dan kedaerahan dengan dr. Zaini Abdullah. Pemerintah Aceh saat ini layaknya pemerintahan dinasti abad pertengahan dimana keluarga-keluarga gubernur mengisi semua pos-pos pemerintahan Aceh. Kasus korupsi juga terus meningkat tanpa upaya untuk pemberantasan korupsi.
"Sikap yang ditunjukkan oleh Zaini Abdullah bahwa pemerintahan hari ini tidak memiliki sikap yang tegas terhadap pemberantasan korupsi dan sikap dalam mengatasi kebocoran anggaran. Bahkan pemerintahan dr. Zaini lebih korup dari pemerintahan Gubernur Irwandi," ungkap Askalani.
BPPA juga mengingatkan bahwa waktu kita tidak lagi panjang, karena tahun depan pemerintahan dr. Zaini kelihatannya akan fokus kepada kerja-kerja politik pilkada yang akan berlangsung pada Februari 2017. Sudah dapat dipastikan bahwa program-program pemerintahan akan lebih fokus kepada kerja-kerja politik pencitraan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pembangunan masyarakat. Solusi BPPA yang ditawarkan adalah menuntut dr. Zaini Abdullah untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh dan selanjutnya kami menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan percepatan pilkada Aceh untuk memilih pemimpin yang baru.
"Tuntutan ini kami serukan supaya Gubernur dr. Zaini Abdullah mengundurkan diri selambat-lambatnya satu bulan setelah konferensi pers ini. Bila tidak, kami akan berjuang melakukan pengerahan massa besar-besaran mendesak paksa gubernur untuk turun dari pemerintahannya. Kepada kelompok masyarakat yang setuju dengan isi tuntutan ini kami seukan supaya membentuk BPPA pusat di Banda Aceh sehingga perlawanan ini dapat kita lakukan secara terencana, terstruktur dan masif. Pendirian BPPA di kabupaten menjadi penting sebagai upaya dan sekaligus panitia pengerahan massa ke Banda Aceh jika dalam masa waktu yang kita berikan belum direspon oleh d. Zaini Abdullah. Perjuangan ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat Aceh dimasa yang akan datang," pungkas Hendra Budian.
[]
