ACEH SELATAN - Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan bahkan seluruh unsur Kejari Asel absen saat peresmian gedung Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan di Puncak Gemilang, Selasa (30/01/2018) lalu. Padahal undangan peresmian gedung Kantor PUPR ditujukan untuk seluruh dinas dan instansi yang ada di Aceh Selatan, termasuk undangan untuk Kejari sudah dilayangkan beberapa hari sebelumnya.
Informasi yang dihimpun LintasAtjeh.com, di waktu yang sama, pihak Kejari Asel memilih untuk melakukan penandatanganan MoU dengan KIP dan tidak mengirimkan satu orangpun perwakilan ke lokasi peresmian Kantor PUPR yang diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Selatan.
Ketidakhadiran Kepala dan Staf Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah menimbulkan spekulasi dan berbagai opini di tengah masyarakat. Bahkan saat ini sudah menjadi pergunjingan warga. Absennya Kejari dalam kegiatan tersebut menyiratkan terciumnya berbagai permasalahan atas sejumlah mega proyek yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemkab Aceh Selatan termasuk pembangunan infrastruktur di Puncak Gemilang.
"Dirinya ikut memperhatikan satu persatu undangan yang hadir mulai dari jajaran dinas, instansi terkait, para keuchik, Muspika plus hingga kontraktor. Dari awal saya melihat tidak ada hadir pihak Kejari, satu perwakilanpun tidak tampak," demikian diungkapkan salah satu warga Lhok Bengkuang, Amri (52), sekaligus termasuk panitia pada acara peresmian Kantor PUPR kepada Tim Media.
Padahal, kata dia, saya tahu undangan sudah seminggu dikirim sebelum acara. Kalaupun ada acara penandatangan MoU minimal ada perwakilannya. "Inikan aneh, pertanda apa? Apa yang terjadi?" ucapnya, Kamis (01/02/2018).
Amri yang juga pegawai Dinas PUPR Aceh Selatan ini menilai bahwa pembangunan gedung Kantor PUPR di Bukit Gemilang ada yang tidak beres mulai dari akses jalan menuju lokasi serta dampak lingkungannya.
"Yang saya perhatikan dan saya dengar dari perbincangan diluar, pembangunan lokasi Puncak Gemilang tidak ada perencanaan dan analisis lingkungan karena sekarang imbasnya sudah berdampak pada kebun masyarakat yang ada dibawah. Tanah diatas mulai jatuh dan menimbun kebun yang ada pala dan sebagainya," sebutnya.
Dikatakannya lagi, begitu juga sungai, kalau hujan airnya keruh dan kuning. Padahal di bawah sana banyak warga yang memanfaatkan untuk mencuci baju bahkan ada yang mengkonsumsi air minum. Sebenarnya masyarakat yang memiliki kebun di sekitar lokasi dan warga lainnya termasuk yang punya usaha kolam pemandian banyak yang mengeluh dan bertanya-tanya dengan pembangunan lokasi kantor di Puncak Gemilang. Tetapi karena diselimuti rasa takut, warga memilih diam.
"Masyarakat merasakan dampak yang tidak bagus, termasuk saya sendiri. Cek aja sendiri ke lokasi, walaupun itu dijadikan ikon besar tapi harus dipikirkan juga nasib warga, sebelum dibangun pikirkan dulu sisi untung ruginya, positif dan negatifnya," ujarnya.[Tim]
