LANGSA - Terkait timbulnya polemik dipihak legislatif serta tanggapan miring dari berbagai kalangan masyarakat Aceh terkait program pembelian pesawat yang diajukan Gubernur Aceh seperti diberitakan dibeberapa media, Forum Pemuda Aceh (FPA) menyarankan sebaiknya gubernur menunda dan mengkaji kembali program kedirgantaraan di Aceh tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua FPA Kota Langsa, Sayed Sofyan Alatas melalui pesan rilisnya kepada LintasAtjeh.com, Sabtu (10/2/2018).
Menurut Sayed, program spektakuler seperti itu haruslah dibuat perencanaan matang dan melihat berbagai aspek keuntungan yang berdampak pada kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tentunya.
"Saya rasa gubernur terlalu terburu-buru dalam menentukan arah pembangunan perekonomian aceh kedepan," ujarnya.
"Memang progaram pembelian pesawat dan pembuatan hanggar perakitan pesawat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan kedirgantaraan di Aceh. Namun mungkin waktunya saja yang belum tepat," imbuhnya.
Sayed juga menyampaikan, jika Gubernur Aceh beralasan pesawat patroli tersebut diperuntukkan pencegahan ilegal fishing dan ilegal logging, gubernur harus menunjukkan fakta-fakta dilapangan bahwa kedua pesawat itu bersifat emergency yang benar-benar diperlukan. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa program ini hanyalah untuk memenuhi syahwat hobinya semata.
"Menurut kami sektor pertanian dan perkebunan terabaikan, betapa banyak pekebun dan petani kita yang berjalan dengan sendirinya tampa adanya dukungan dan sentuhan dari pemerintah," katanya.
Sayed juga menyarankan, Gubernur Aceh harus menanggapi pernyataan pihak legeslatif atas silpa Rp 811 M pada tahun 2017 yang kebanyakan pengerjaan kegiatan telah habis masa kontraknya, tentunya ini merugikan masyarakat Aceh.
"Kami berharap diawal kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf untuk fokus pada penguatan birokrasi terutama SKPA yang langsung bersingungan dengan masyarakat, sehingga serapan anggaran maksimal dan tidak terjadi lagi silpa seperti tahun 2017," pungkasnya.[Sm]
