ACEH BESAR - Fokus Gempar menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar masih jauh sekali dari harapan masyarakat Aceh Besar. Apa yang disampaikan melalui media cetak soal 30 prestasi itu sudah cukup bagus untuk kegiatan seremonial dan keikutsertaan.
"Walaupun bukan itu yang dibutuhkan masyarakat Aceh Besar. Lagi pula kalau dikaji prestasi itu jauh sekali dari espektasi visi dan misi Mukhlis Basyah-Syamsulrizal," demikian kata Ketua Fokus Gempar, Sirathallah kepada LintasAtjeh.com, Jum'at (15/12/2016).
Menurut Sirathallah, perlu kita buka kembali Visi dan Misi Pemkab Aceh Besar 2012-2017.
Visi: Terwujudnya Aceh Besar yang Mandiri, Sejahtera, dan Damai Berdasarkan Syariah.
Misi :
1. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian berbasis masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, bermartabat, mandiri, sehat dan sejahtera yang mencerminkan tatanan masyarakat madani dalam bingkai syariat islam.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
4. Menjaga kelangsungan perdamaian dan memastikan proses rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks-kombatan gam berjalan dengan baik dalam koridor hukum berdasarkan implementasi MoU Helsinki dan UU PA.
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas.
6. Menciptakan peluang berusaha dan investasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Adapun penilaian kami capaian misi antara lain, pertama, pembangunan sektor pertanian belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur pertanian maupun peningkatan gabah. Bahkan berdasarkan pengamatan kami telah menunjukkan pengurangan lahan pertanian yang cukup besar dengan pemberian izin bangunan yang tidak tertata kelola dengan baik.
Kedua, misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia belum terkonsep dan terintegrasi, sehingga tidak bisa terukur seperti program BABM yang terkesan hanya ceremonial dan tidak lagi terkontrol perkembangannya.
Ketiga, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) sama sekali nol. Buktinya Pemberhentian Keuchik menunjukkan tata kelola pemerintahan yang sangat buruk sekali seperti tidak paham aturan serta diduga kecolongan pemanfaatan 6,4 Milyar dana desa oleh oknum pemerintahan.
Keempat, pemenuhan hak korban konflik belum selesai dan belum merata padahan seharusnya persoalan ini sudah selesai, misalnya beberapa korban konflik di Kecamatan Kuta Cot Glie yang belum mendapatkan hak.
"Kami tantang pemerintah untuk menunjukkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan kualitas yang baik," ujarnya.
Adapun keenam, soal peluang usaha dan investasi, sepertinya sudah sangat bagus untuk kawasan Kuta Malaka, penting juga pengembangan kawasan wisata lainnya seperti pantai yang cukup menarik wisatawan.
"Artinya masih jauh panggang dari api, kami takutnya tidak ada sebuah peninggalan yang berbekas yang merupakan hasil karya nyata usai berakhirnya kepemimpinan ini. Pekerjaan rumah yang cukup banyak ini semoga dapat dikerjakan oleh pemerintahan berikutnya," pungkas Sirathallah.[Red]
